Aptrindo Bongkar Penyebab Pungli di Tanjung Priok, Ujung-ujungnya Karena Jalan Macet

Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan ikut mengkonfirmasi soal maraknya pungutan liar yang terjadi kepada para sopir truk peti kemas,di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut dia, persoalan pungli ini bermula dari kemacetan yang terjadi di wilayah Tanjung Priok. Baca Juga: IPC Dukung Penuh Vaksinasi Massal di Lingkungan Pelabuhan

"Ketika jalan raya ini penuh sehingga truk tidak dapat bergerak, maka ketika itu datanglah segerombolan orang untuk memeras pengemudi kami. Baik itu memeras uangnya, handphonenya, bahkan mobil yang dalam keadaan hidup pun bisa dicabut baterry nya," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/6/2021). Baca Juga: 1.000 Pekerja Pelabuhan Jalani Vaksin Covid-19

Lanjutnya, ia hal tersebut sangat meresahkan, pasanya para pengemudi memang hanya seorang diri.

"Jadi kita lihat akar masalahnya adalah jalan macet," ungkap dia.

Lebih lanjut, ia menilai akar permasalahan kedua yaitu di depo yang menerima order pengangkutan barang.

Namun, menurut dia tidak sesuai dengan kemampuannya. Kondisi ini kemudian menyebabkan antrian yang begitu panjang dan merugikan pengemudi lainnya. 

"Mereka mengantri lama di jalanan, panas dan kemudian diperas juga sama preman. Inilah duduk persoalan yang sebenarnya dan ini sudah lama dibicarakan di Tanjung Priok. Bahkan dengan Kapolres Tanjung Priok sudah pernah dibicarakan hal itu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menanggapi bahwa persoalan klasik yang terjadi di Tanjung Priok, tidak selalu terjadi di area Pelabuhan, melainkan justru lebih banyak tindak kejahatan terjadi di luar Pelabuhan. 

"Jadi pungli yang terjadi di wilayah Priok , terkesan seakan dominant terjadi di dalam wilayah pelabuhan. Dan ini sangat bisa menyudutkan dan mencederai nama baik dan citra BUMN yang mengelola pelabuhan. Sebab penggunaan istilah Tanjung Priok dalam kasus pungli ini pun terkesan dan bisa dipahami publik itu adalah Pelabuhan Tanjung Priok, padahal pungli terhadap truck dominan terjadi pada jalan raya menuju dan keluar Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana dinyatakan ketua umum Aptrindo," ujar Sofyano 

Sementara itu, terkait isu pungli yang terjadi didalam Pelabuhan, dan santer disebut melibatkan oknum petugas Gantry Crane dan operator Pelabuhan, Sofyano menyebut hal itu memang harus dipastikan tidak terjadi lagi. 

Meskipun petugas dan operator gantry crane berdalih para sopir memberi sejumlah uang dengan sukarela, namun tetap saja hal itu mencoreng nama baik pengelola Pelabuhan dan hal ini harus dihentikan.  

"Disisi lain, pemberian uang kepada operator didalam wilayah Pelabuhan , apapun alasannya harus dihentikan dan ini bisa dianggap sebagai suap karena ini terjadi terkait tugas dari petugas BUMN yang mengelola Pelabuhan, dalam hal ini adalah petugas operator crane. Karenanya pemberi dan penerima suap bisa dikenakan sanksi hukum terkait suap," tegasnya. 

Tak hanya itu, pihak pengelola Pelabuhan, kata Sofyano, juga harus menyampaikan kepada pengguna jasa terkait standar operasional prosedur bongkar muat barang secara detil agar pengguna jasa menjadi paham dan tidak dijadikan celah bagi oknum petugas untuk mengeruk keuntungan pribadi.

"Terkait dengan pelayanan, pihak IPC perlu  pula menetapkan dan menyampaikan ke pengguna jasa pelabuhan  berapa lama masa pelayanan pemuatan kontainer kepada truk yang sudah masuk jalur antrian . Ini yang harus diawasi ketat oleh manajemen IPC atau JICT," pungkasnya.