Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gak Habis Pikir Sembako Kena Pajak, Rizal Ramli Ketus: Kayak Kehilangan Akal

Gak Habis Pikir Sembako Kena Pajak, Rizal Ramli Ketus: Kayak Kehilangan Akal Kredit Foto: Instagram/Rizal Ramli
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik kebijakan tambahan Pajak Penambahan Nilai (PPN) terhadap sembako, pendidikan, dan sebagainya. Menurutnya, kebijakan tersebut menindas rakyat kelas bawah.

"Siapa pun pemerintahnya dari dulu selalu jaga agar sembako itu murah, kalau perlu disubsidi. Tapi ini kok tega, saking paniknya sembako mau dinaikin pajaknya? Pendidikan juga. Kayak kehilangan akal," kritik Rizal melalui acara Youtube Karni Ilyas Club, Sabtu (12/6/2021).

Baca Juga: Bongkar Habis-habisan Borok Dana Haji, Rizal Ramli Sebut Jokowi Harusnya Pergi Melobi

Di sisi sebaliknya, pajak yang besar justru diberikan pembebasan pajak. "Untuk batu bara royaltinya dijadikan nol persen, pembelian mobil juga. Jadi pemerintah sangat pro sama yang kaya dan menindas yang miskin dengan kebijakan seperti ini," lanjutnya.

Kebijakan PPN terhadap sembako tersebut akan memberikan dampak berantai pada kenaikan harga sehingga akan makin menyulitkan rakyat menengah ke bawah. Padahal, menurutnya, masalah utama keuangan negara terletak pada kewajiban bayar bunga utang yang mencapai Rp273 triliun untuk satu tahun. Angka tersebut hanya mencakup bunganya saja, belum dengan utang pokok.

"Jadi pokok masalah kita di situ. Kenapa tidak fokus ke masalah itu?" tukasnya.

Menurut Rizal, umumnya negara di dunia tidak ingin menaikkan pajak ketika situasi sedang krisis. Sebaliknya, pajak seharusnya diturunkan agar masyarakat memiliki insentif untuk aktif kembali di masa resesi.

"Kalau ekonominya sudah baik, orang bayar pajak, tapi mahal itu tidak masalah," ungkapnya lagi.

Ekonom senior tersebut menilai pemerintah bukannya menyelesaikan masalah, justru malah menambah masalah baru. "Kenapa tidak fokus pada isu utama? Dalam kasus ini kesulitan untuk membayar utang. Untuk bayar utang saja pemerintah harus ngutang lagi. Itulah kondisi ekonomi kita," katanya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak memberikan hak dan makin menekan kondisi rakyat, pada akhirnya rakyat akan melakukan pemberontakan.

"Bangsa kita ini bangsa yang paling sabar di dunia, tapi ada batasnya. Akhirnya (nanti) jatuh karena kebijakan ekonominya merugikan rakyat," tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Imamatul Silfia
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: