Gak Terima Proyek Kebanggaan Mas Anies Dibongkar, Rektor Ini Protes: Ayo Kita Belajar ke China

Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, melayangkan protes terkait wacana pembongkaran jalur sepeda di Jalan Sudirman-Jalan Thamrin yang merupakan proyek garapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp28 miliar untuk membuat jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 kilometer tersebut.

"Saya protes," cuitnya dalam akun Twitter pribadi seperti dilihat di Jakarta, Jumat (18/6/2021).

Baca Juga: Proyek Rp28 M Garapan Mas Anies Terancam, Denny Nyeletuk: Bahagia Warganya, Kaya Kontraktornya

Lanjutnya, ia mengatakan pembukaan jalur sepeda tersebut merupakan kewenangan kepala daerah dalam hal ini Anies Baswedan.

"Ada UU yang memberi kewenangan kepala daerah untuk menata daerahnya," sambung dia.

Menurutnya lagi, jalur sepeda buatan Anies tersebut sudah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.

"Jalur sepeda bermanfaat antara lain untuk melatih warga menggunakan sepeda untuk melakuan kegiatan selain olahraga," kata dia.

Kemudian, ia membandingkan budaya bersepeda di negara lain yang dianggapnya sudah jauh lebih maju.

"Ayo kita belajar ke China," tukasnya.

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Juru Bicara: Ini Bukan tentang Angka

Baca Juga: Ahli Virologi dan Molekuler Biologi: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Sudah Diuji

Sementara itu, dilansir dari Terkini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyampaikan persetujuan soal wacana pembongkaran jalur sepeda permanen di ruas Jalan Sudirman-Jalan Thamrin. Listyo menyampaikan itu saat merespons usulan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

"Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja," kata Listyo dalam Rapat Kerja di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Juni 2021.

Listyo mengungkapkan, bahwa polisi masih terus mencari formula yang cocok untuk menggantikan jalur sepeda permanen di ruas jalan Sudirman-Thamrin. Polri akan melakukan studi banding ke negara luar dalam waktu dekat.

Studi banding dilakukan untuk melihat pengaturan perihal rute sepeda, baik yang digunakan untuk berangkat kerja ataupun berolahraga.

Terkait keberadaan jalur sepeda di DKI Jakarta, Listyo mengatakan Polri akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta.

"Para Kapolda di seluruh wilayah juga melakukan hal yang sama. Sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada. Jamnya dibatasi sehingga tidak mengganggu para peguna dan moda-moda lain yang memanfaatkan jalur tersebut," ujar Listyo.

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Juru Bicara: Ini Bukan tentang Angka

Baca Juga: Ahli Virologi dan Molekuler Biologi: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Sudah Diuji

Sebelumnya, Sahroni meminta Kapolri Listyo mengevaluasi dan mengkaji ulang keberadaan jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin. Ia meminta keberadaan jalan sepeda itu tidak menjadi diskriminasi terhadap pengguna jalan lain.

Sahroni mengaku tidak ingin ada isu tentang diskriminasi antara pengguna jalan, bahkan antara pengguna sepeda jenis lainnya seperti road bike atau sepeda lipat.

"Jangan sampai nanti jalur permanen semua pelaku hobi motor bikin minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kayak Harley dan superbike," kata Sahroni.

Berangkat dari itu, Sahroni meminta Kapolri melalui Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri melakukan kajian ulang. Bila perlu, ia mengusulkan agar jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin dibongkar agar tidak menimbulkan diskriminasi.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya terutama ada Korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," kata Sahroni.

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Juru Bicara: Ini Bukan tentang Angka

"Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin," imbuhnya.

Baca Juga: Ahli Virologi dan Molekuler Biologi: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Sudah Diuji