SBY Sindir Sosok Mantan Presiden yang Tak Bisa Jadi Negarawan, Pikirannya Hanya Sebatas Pemilu

Ruang publik dan konstelasi politik kembali dihentak oleh pernyataan tajam dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam sebuah mimbar akademik bergengsi, tokoh bangsa ini melontarkan kritik dan sindiran menohok mengenai krisis keteladanan di level pucuk pimpinan dari Indonesia.

SBY menyebut bahwa gelar mantan presiden sama sekali tidak menjamin seseorang otomatis bermetamorfosis menjadi seorang negarawan. Menurutnya, cara pandang terhadap masa depan bangsa adalah alat ukur utamanya.

Baca Juga: Budi Arie Blak-blakan Bongkar Fakta Ijazah Gibran: Enggak Palsu, Hanya Berbeda

Ia menyoroti fenomena elite politik, termasuk mereka yang pernah memegang tampuk kekuasaan tertinggi, yang pikiran dan orientasinya masih saja terkungkung pada urusan bagi-bagi kekuasaan dan kemenangan di bilik suara.

SBY memaklumi jika seorang politisi aktif terus memikirkan pemilu. Namun, toleransi tersebut tidak berlaku bagi sosok yang seharusnya sudah mencapai level kearifan tertinggi. 

"Politisi biasanya yang dipikirkan pemilihan umum berikutnya. Kalau gubernur, bupati, wali kota, presiden, semoga terpilih kembali. Itu sah dan tidak salah. Anggota DPR RI, DPD, DPRD, terpilih kembali, tidak salah," katanya, dikutip Rabu (14/10/2026).

"Tapi negarawan harus memikirkan masa yang jauh ke depan. Itulah negarawan," jelasnya.

SBY menyayangkan jika ada figur mantan presiden yang masih saja bermanuver layaknya politisi praktis dan terjebak dalam pusaran konflik elektoral. Ia menasihati para elite untuk menyadari posisinya.

"Negarawan itu tidak harus mantan presiden. Bukan semua (mantan presiden) bisa menjadi negarawan kalau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Country over party, country first (Negara di atas partai, negara yang utama)," tegur SBY.

Ia memperingatkan dengan keras agar para mantan pejabat tinggi tidak membalik logika pengabdian. Kepentingan kelompok tidak boleh menyandera kepentingan republik.

"Jangan dibalik. Jangan partai politik diutamakan dan negaranya belakangan. Wrong (salah)," tegasnya.

Sebagai bentuk penegasan atas etika politik bernegara, ia menutup sindirannya dengan mengutip sebuah adagium politik universal yang seharusnya menjadi pegangan setiap pemimpin yang telah purnatugas.

Baca Juga: Loyalis Berat Jokowi: Kita Harus Menghormati Hak Rakyat, Dengan Menyuruh Wapres Gibran Mundur...

"Ada kata-kata 'loyalty to my party ends when loyalty to my country begins' (loyalitas kepada partai saya akan berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai)," tutur SBY.