Tiga Tahun MP3EI, Total Investasi Rp 863 Triliun

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung melaporkan tiga tahun perjalanan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indoensia 2011-2025 (MP3EI) yang diluncurkan sejak tahun 2011.

Berdasarkan hasil validasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), total investasi proyek yang telah groundbreaking sejak tahun 2011 hingga Agustus 2014 adalah sebesar Rp 863,5 triliun yang terdiri dari 383 proyek.

"174 proyek di antaranya adalah proyek investasi sektor riil yang menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi baru dengan total nilai investasi Rp 441,2 triliun dan 209 proyek infrastruktur dengan nilai investasi sebesar Rp 422,3 triliun," kata CT sapaan akrabnya dalam sambutan pada acara Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI di Jakarta Convention Center, Senayan, Jumat (5/9/2014).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono; Wakil Presiden Boediono; Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo; para pimpinan dan anggota lembaga negara; para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II; para duta besar negara sahabat; para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia; serta pimpinan BUMN.

Lebih jauh, CT menguraikan proyek-proyek yang telah di-groundbreaking tersebut tersebar dalam enam koridor ekonomi dengan rincian Rp 134 triliun dengan 65 proyek di koridor Sumatera; Rp 309,7 triliun dengan 102 proyek di koridor Jawa; Rp 177,3 triliun dengan 94 proyek di koridor Kalimantan; Rp 69,9 triliun dengan 50 proyek di koridor Sulawesi; Rp 53,8 triliun dengan 33 proyek di koridor Bali-Nusa Tenggara; dan Rp 108,7 triliun dengan 36 proyek di koridor ekonomi Papua- Kepulauan Maluku.

Sementara itu, dalam sumber pembiayaan proyek yang telah groundbreaking sebesar Rp 863,5 triliun dapat dikategorikan di mana 26,2% investasi berasal dari BUMN; 37,9% investasi berasal dari swasta; 15,6% investasi berasal dari pemerintah (APBN/APBD); 20,1% investasi campuran.

"Telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam sumber pendanaan pembangunan ekonomi nasional di mana pembangunan ekonomi di daerah-daerah tidak lagi mengandalkan investasi pemerintah dari dana APBN dan APBD," jelasnya.