BPK Serahkan Rekomendasi Percepatan SDGs di Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan tiga hal untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs).

Tiga hal tersebut yaitu memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya, keselarasan informasi capaian tujuan target, dan proses penyusunan Voluntary National Review SDGs (VNR SDGs) Tahun 2021.

Baca Juga: Bangun Indonesia Pascapandemi, BPK Susun Kebijakan Foresight

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan hasil reviu VNR tahun 2021 memiliki kesinambungan dari hasil reviu sebelumnya serta hasil pemeriksaan BPK terkait persiapan pemerintah dalam pencapaian dan implemantasi SDGs yang telah disampaikan.

“Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan reviu BPK akan terus kita pantau untuk pencapaian SDGs yang lebih baik dan sesuai dengan target serta VNR yang semakin berkualitas," ucap Agung  dalam acara penyerahan hasil review BPK atas Laporan VNR SDGs 2021 di Jakarta, Rabu (23/6/2021). 

Adapun tema VNR SDGs tahun 2021 adalah "Sustainable and Resilient Recovery from the Covid-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda". Menurut Agung  tema ini sangat relevan dan kontekstual dengan situasi penuh ketidakpastian yang sedang dihadapi saat ini.

Situasi ini lanjut dia dikenal dengan era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) atau era TUNA (turbulent, uncertain, novel, ambiguous).

Kondisi ini juga disertai disrupsi inovasi yang membawa Indonesia memasuki adaptasi kebiasaan baru atau Great Reset dengan berbagai peluang, tantangan, dan harapan akan keberlangsungan dan capaian Agenda 2030.

"Tema VNR SDGs tahun 2021 sangat tepat maknanya dan menjadi tonggak bersejarah, apabila sustainable and resilient recovery from Covid-19 berhasil dikelola dan dilaksanakan dengan baik secara bersama-sama," jelas Ketua BPK.

Penyerahan laporan reviu BPK ini merupakan proses reviu atas VNR SDG oleh sebuah Supreme Audit Instution (SAI) suatu negara yang menjadi bagian dalam implementasi SDGs. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan laporan VNR yang akurat dan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas VNR.