Kredit Foto: AP Photo/Aijaz Rahi
Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura pada Selasa (6/7/2021) mengatakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bekerja untuk mempercepat pelaksanaan konsensus lima poin yang dicapai oleh para pemimpin demi menangani krisis di Myanmar.
"Kami menyadari bahwa pelaksanaan Konsensus Lima Poin berjalan lambat dan sedikit mengecewakan," kata Vivian Balakrishnan dalam jawaban tertulis atas pertanyaan parlemen, dilansir Reuters, Rabu (7/7/2021).
Baca Juga: Keras! Sekjen PBB Bersuara Lantang ke Junta Militer Myanmar
“Kami bekerja di dalam ASEAN untuk mempercepat proses ini, dengan maksud untuk meringankan situasi kemanusiaan, menghentikan kekerasan di Myanmar, dan mengembalikannya ke jalur negosiasi langsung oleh semua pemangku kepentingan yang akan mengarah pada keadaan normal, perdamaian, dan stabilitas bagi negara-negara ASEAN. jangka panjangnya,” ujarnya.
Pada bulan April, ASEAN mengumumkan konsensus lima poin untuk menyelesaikan krisis, meskipun tidak ada kerangka waktu yang disepakati.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, dengan protes dan pertempuran hampir setiap hari antara tentara dan milisi yang baru dibentuk.
Bulan lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November dan membebaskan tahanan politik, termasuk Suu Kyi.
Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang mewakili pemerintah sipil terpilih di negara itu, memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sementara Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand abstain.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
