Dewan Keamanan Iran Tolak Usulan Pemulihan Kesepakatan Nuklir, Waspada Jika Ini Terjadi...

Warta Ekonomi, Teheran -

Seorang juru bicara pemerintah Iran mengatakan pada Selasa (20/7/2021) bahwa Dewan Keamanan Nasional Tertinggi negara itu telah menolak sebuah kesepakatan. Itu adalah perjanjian yang diusulkan untuk memulihkan perjanjian yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi.

Ali Rabiei mengatakan bahwa dewan, yang memegang pengaruh signifikan pada keputusan keamanan nasional, memutuskan proposal itu tidak memenuhi ketentuan undang-undang Iran yang akan mengakhiri kerja sama dengan inspektur nuklir PBB pada Februari jika Amerika Serikat (AS) tidak mencabut sanksi secara sepihak.

Baca Juga: Bahaya Perang, Program Nuklir China Naikkan Tensi Ketegangan dengan Amerika

Sementara Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), seperti laporan kantor berita Associated Press, kemudian mencapai kesepakatan untuk memperluas akses organisasi ke pengawasan video di situs nuklir –elemen kunci dari kesepakatan nuklir 2015– kesepakatan itu berakhir bulan lalu.

Undang-undang itu juga menyerukan Iran untuk lebih meningkatkan pengayaan uranium ke tingkat yang dilarang berdasarkan perjanjian nuklir, yang nama resminya adalah Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).

“Dengan demikian, dengan adanya keputusan akhir dari badan-badan pengambil keputusan tertinggi bahwa perundingan akan terus berlanjut sampai semua tuntutan yang diatur dalam undang-undang ini dipenuhi, perundingan akan ditunda sampai setelah penyerahan pemerintahan sepenuhnya, dan tim perunding yang baru. akan bertanggung jawab untuk itu,” kata Rabiei seperti dikutip oleh kantor berita Mehr, merujuk pada pelantikan Presiden terpilih Ebrahim Raisi bulan depan.

Dia menambahkan: “Posisi prinsip Republik Islam Iran mengenai JCPOA selalu disiapkan dan diikuti sesuai dengan instruksi dari badan pembuat keputusan tertinggi.”

Namun, seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Tertinggi kemudian membantah komentar Rabiei, dengan mengatakan bahwa para anggotanya berbicara tentang “isu-isu penting di mana pembicaraan Wina gagal mencapai kesepakatan karena intimidasi AS dan beberapa pihak Eropa.”

“Berbicara tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian sesuatu yang tidak memiliki realitas eksternal tidak relevan,” kata Keyvan Khosravi seperti dikutip oleh kantor berita Tasnim.

Belum ada konfirmasi dari AS tentang proposal semacam itu dan Departemen Luar Negeri sebelumnya telah membantah kesepakatan akhir telah dicapai antara kedua pihak.

Selama akhir pekan, wakil menteri luar negeri Iran mengatakan negosiasi di Wina untuk memulihkan kesepakatan nuklir tidak akan dilanjutkan sampai kelompok garis keras Raisi menjabat.

Iran dan AS telah mengadakan pembicaraan tidak langsung di Wina sejak April mengenai kembalinya ke kesepakatan Bersama, yang memberikan keringanan sanksi kepada Teheran dengan imbalan pembatasan signifikan pada program nuklirnya.

Mantan presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan terhadap Iran, yang menyebabkan Republik Islam itu meningkatkan pengayaan uranium ke tingkat tertinggi yang melanggar perjanjian tersebut.

Pembicaraan putaran keenam ditunda pada akhir Juni, dan sementara pemerintahan Biden telah menyatakan minatnya untuk kembali ke meja perundingan, para pejabat AS telah menyuarakan semakin pesimisnya peluang untuk kesepakatan.