Sudah Ada Kebijakan Prokes dan Vaksin, Pengamat Pariwisata Minta Jangan Ada PPKM Lagi

Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi menilai kebijakan protokol kesehatan serta vaksinasi sudah cukup untuk masyarakat menerapkan kebiasaan hidup baru berdampingan dengan Covid-19. Taufan meminta pemerintah agar tidak kembali menerapkan pembatasan sosial di kemudian hari.

"Kita tidak bisa untuk terus dengan kebijakan seperti ini. Jadi pemerintah harus berani kebijakannya itu hidup berdampingan dengan Covid-19. PPKM ini kita berharap adalah PPKM terakhir, dan setelah ini mulailah kita melakukan kebijakan-kebijakan," ungkap Taufan kepada Warta Ekonomi, Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Kena Imbas Perpanjangan PPKM, Pengamat: Kondisi Pariwisata Mati Suri, Benar-benar Darurat

Menurut Taufan, baik para wisatawan maupun pelaku industri pariwisata sama-sama menyadari dan menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya melindungi diri dari paparan virus Covid-19.

Taufan menjelaskan para wisatawan yang akan melakukan perjalanan sudah melalui proses vaksinasi dan tes Covid-19, baik itu swab antigen maupun PCR. Selain itu, mereka juga menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti menggunakan masker dan mengunjungi tempat wisata yang termasuk zona hijau.

Di sisi lain, para pelaku industri pariwisata juga berupaya menegakkan protokol kesehatan di areanya masing-masing demi memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi para pengunjung. Terlebih, banyak hotel yang juga sudah memiliki sertifikat CHSE yang digagaskan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan rasa aman bagi para wisatawan di tengah situasi pandemi ini.

"Kalau tetap dihalang-halangi gini, buat apa itu ada vaksin? Buat apa itu ada kebijakan-kebijakan terkait pakai masker segala macam. Hotel juga diwajibkan CHSE. Ini kan semua serba menjalankan prosedur. Lalu, apa lagi coba? Jangan sampai nanti hal-hal seperti ini membuat pemerintah menjadi gagap dalam menyelesaikan masalah ini," tukas Taufan.

Ia meminta pemerintah untuk membuat kebijakan dengan pola pikir hidup berdampingan dengan Covid-19 layaknya negara lain seperti Dubai, Thailand, dan Singapura. Namun, bukan berarti hidup berdampingan tersebut dilakukan tanpa persiapan. Harus ada ketentuan-ketentuan yang jelas seperti vaksinasi dan penegakkan protokol kesehatan yang selama ini sudah dilakukan.

"Sama saja seperti kalau kita mau naik mobil itu ada SIM-nya. SIM-nya apa ya vaksin. Ada masker. Jadi, jangan sampai kita-kita ini sudah punya SIM, naik mobil tetap ditangkap, tetap enggak boleh. Jadi percuma," tutupnya.