Kena Imbas Perpanjangan PPKM, Pengamat: Kondisi Pariwisata Mati Suri, Benar-benar Darurat

Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi menegaskan saat ini kondisi pariwisata Republik Indonesia sudah dalam fase darurat. Bahkan, ia menyatakan, para pelaku industri pariwisata bisa dikatakan sedang dalam kondisi mati suri.

"Kondisi pariwisata benar-benar darurat saat ini. Darurat pariwisata. Kawan-kawan (pelaku pariwisata) boleh dikatakan mati suri, karena kondisi di mana semua tempat, semua target market, benar-benar dibatasi," ujar Taufan saat dihubungi Warta Ekonomi, Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Demi Kemajuan Desa Wisata, Lintasarta Dukung Penyediaan Teknologi

Dalam lingkup perhotelan, kata Taufan, kondisi para pelaku di sektor tersebut benar-benar jatuh akibat minimnya jumlah pengunjung yang datang. Sampai sebelum penerapan PPKM Darurat pada awal Juli lalu, pelaku perhotelan masih berharap pada kunjungan wisatawan lokal. Namun, kebijakan PPKM Darurat juga turut membatasi mobilitas masyarakat lokal.

"Wisatawan lokal datang dari daerah asal wisatawannya, itu bisa dari Jakarta atau dari Pulau Jawa. Sekarang ketika ada PPKM seperti ini ya mati, tidak ada lagi market. Tadinya kita masih berharap wisatawan lokal, tapi sekarang serba semuanya digeneralisasikan begitu," papar Taufan.

Lebih lanjut, Taufan menyatakan sudah banyak pelaku sektor perhotelan yang mengibarkan bendera putih lantaran sedikitnya pemasukan yang diterima tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Bahkan, tidak sedikit pula pelaku perhotelan yang terpaksa menjual hotel miliknya.

"Kalau hotel dia buka sekarang, tamu tidak ada, operasionalnya besar juga. Nah ditutup juga begitu, tidak ada pemasukan. Jadi, ibaratnya maju kena, mundur kena. Ini ibaratnya menunggu mati. Darurat pariwisata ini," imbuhnya.

Menurut Taufan, jumlah tamu yang mengunjungi hotel sudah menurun hingga di bawah 10%. Salah satu imbas dari kondisi tersebut ialah pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penggantian shift para karyawan perhotelan.

"Pariwisata itu adalah salah satu sektor andalan negeri ini. Hampir 30 juta (orang) bergantung hidup di sektor pariwisata ini. Ini tidak main-main. Mereka bisa jadi singa-singa lapar, dan mereka sudah menjadi singa-singa lapar. Banyak yang diputuskan lapangan kerja, mereka tidak tahu harus berbuat apa, mereka jadi bandar narkotika misalnya. Itu kan sudah jadi pemberitaan di mana-mana," kata Taufan.

Taufan meminta pemerintah menyusun kebijakan yang mempertimbangkan kondisi pariwisata nasional, salah satunya adalah dengan memulai kebiasaan baru hidup berdampingan dengan Covid-19. Taufan meyakini para pelaku pariwisata sangat paham dan menyadari tentang pentingnya penegakan protokol kesehatan, sebab salah satu prioritas pertimbangan para tamu mengunjungi tempat wisata ialah rasa aman dan nyaman. Dengan demikian, baik pelaku pariwisata dan para pengunjung dapat saling bertanggung jawab melindungi diri dan menegakkan protokol kesehatan.

Oleh karena itu, ia berharap penerapan PPKM kali ini merupakan yang terakhir kalinya agar bisa memperpanjang nafas sektor industri pariwisata.

"PPKM ini harus diubah dengan mengubah mindset kalau kita semua ini sama-sama bersatu hidup berdampingan dengan Covid-19. Artinya, jalan tengahnya adalah tetap ada kegiatan ekonomi yang dalam aktivitasnya itu tetap melakukan protokol kesehatan. Ini kan juga bisa dilakukan oleh semua pelaku industri pariwisata," tuturnya.