Dengar Ada Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game, KSP: Tak Bermoral!

Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan menilai, rencana aksi unjuk rasa menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Sabtu (24/7/2021) ini sebagai sesuatu yang tak bermoral dan di luar akal sehat.

Di masa pandemi Covid-19, Ade Irfan menilai masyarakat seharusnya menghindari kegiatan yang menimbulkan kerumunan karena berpotensi menyebarkan infeksi virus corona.

Baca Juga: Bikin Terkejut, Haikal Hassan Disebut Berbahaya, Seret Jokowi dan Oposisi

"Seruan itu tidak bermoral dan tidak mempunyai akal sehat," ujar Irfan dilansir dari Suara.com, Jumat (23/7). "Kenapa saya dikatakan begitu? Karena di masa pandemi ini ya kita seharusnya menghindari adanya kerumunan, menghindari adanya keramaian."

Aksi bertajuk 'Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game' dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/7/2021). Para peserta aksi rencananya akan long march dari Glodok, Jakarta Barat. Selanjutnya, mereka berkumpul di Istana Negara.

Irfan menekankan bahwa para peserta aksi 'Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game' tak memiliki jaminan untuk terhindar dari infeksi Covid-19 apabila tetap memilih berdemo dan berkerumun.

"Justru ini ada seruan ada ajakan kan seperti itu pertanyaannya orang yang menyerukan itu ya apakah dia bisa menjamin, orangnya akan hadir ini bisa terbebas dari penularan Covid-19," ucap dia.

Poltisi PPP itu heran kepada pihak-pihak yang mengajak seruan untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, orang-orang yang menyerukan aksi penolakan PPKM merupakan pihak yang tak mempunyai akal sehat. Bahkan, merugikan orang lain.

"Kenapa dia tidak melakukan seruan itu kepada keluarga-keluarga intinya saja, kenapa harus ajak orang lain. Jangan mengambil kesempatan ya di masa pandemi untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan orang lain itu, itu yang saya bilang tidak punya moral dan tidak punya akal sehatnya," tutur Ade Irfan.

"Justru dengan adanya aksi yang melakukan kerumunan banyak orang itu malah berpotensi membuat klaster terbaru dan menambah orang akan berdampak, orang akan kena Covid."

Lebih lanjut, Irfan menegaskan bahwa pemerintah tak melarang untuk berunjuk rasa, tetapi dia mengimbau kepada masyarakat untuk menimbang masak-masak terkait kerugian seperti apa yang bakal didapat.

"Kalau pun masukan ada, ya itu kan bisa disampaikan dengan cara elegan ya. Bukan kita melarang untuk melakukan aksi, tapi waktunya pada saat ini tidak tepat, kurang tepat," pungkasnya.