Menterinya Jokowi Minta SBY untuk Duduk Manis dan Tidak Kritis, Sikap yang Tidak Patut

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dinilai tak patut meminta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk duduk manis dan hanya sesekali lempar kritik ke pemerintah. SBY dianggap masih punya hak bersuara dan mengkritisi.

Hal itu disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menanggapi pernyataan Luhut soal ketersinggungan dan gaya kritik SBY.

Baca Juga: Pak SBY Kirim Doa, Apa Benar Sudah Hopeless dan Tidak Ada Harapan?

"Tak bagus juga jika LBP (Luhut Binsar Panjaitan) minta SBY duduk manis. Setiap warga negara termasuk SBY berhak untuk bersuara dan berhak juga untuk kritis," kata Ujang kepada Suara.com, Kamis (29/7/2021).

Ujang mengatakan, jika negara dalam kondisi yang tak baik setiap warga negara berhak mengingatkan lewat kritik misalnya. Termasuk SBY juga wajar dinilai bersikap kritis.

"Jika kita diam melihat kebobrokan, maka kita dianggap tak punya nurani. Diam ketika melihat negara dalam keterpurukan, itu juga bisa dianggap tak sensitif pada penderitaan rakyat," ujarnya.

Sementara terkait dengan SBY yang diminta seperti BJ Habibie, Ujang mengatakan, setiap mantan presiden mempunyai sikap dan gayanya masing-masing.

"Pak Habibie dalam diamnya itu juga pilihan. Dan mungkin dengan diamnya, itu juga pilihan terbaik. Apa yang dilakukan SBY juga dengan sikapnya itu pilihan, pilihan atas kegelisahan atas kondisi bangsa yang dianggap tak baik-baik saja," tuturnya.

SBY Disinggung Luhut

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pernah dikritik oleh SBY soal gaya komunikasinya yang dinilai keras dan terkesan mengancam. Luhut menilai apa yang disampaikan SBY itu sah saja, namun menteri Jokowi ini merasa tidak pernah mengancam siapapun.