Wakil Ketua MUI Desak Luhut Bersikap Tegas ke TKA China, 'Masyarakat Sudah Muak'

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi mendesak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) untuk tegas kepada tenaga kerja asing (TKA) dari China yang beberapa waktu lalu masih datang di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Menko Marvest wajib membuktikan kepada publik tentang komitmennya menerapkan PPKM terhadap TKA dari China yang terus berdatangan dengan bebas dengan fasilitas mewah dan pelayanan istimewa, masyarakat sudah muak dengan begitu banyak peraturan yang hanya berlaku bagi rakyat lemah” kata Muhyiddin.

Ia juga menuding kalau beragam istilah dalam pembatasan kegiatan masyarakat, hanyalah akal-akalan pemerintah untuk menolak penerapan UU Kekarantinaan.

"Semua orang sadar bahwa penggunaan nomenklatur dan istilah yang aneh dari PSBB sampai ke PPKM level sekian adalah upaya pemerintah yang menolak untuk menerapkan UU no 6 tahun 2018 tentang darurat kesehatan/kekarantinaan,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam aturan tersebut (Pasal 8 UU 6/2018) menegaskan bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

"Alasan klasik tak tersedia anggaran sudah terbantahkan oleh laporan BPK dan DPR bahwa anggaran penanganan COVID sudah di atas 1000 triliun,” kata Kiai Muhyiddin