Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jokowi Pahami Kesulitan Rakyat: Langsung Banjir Pujian

Jokowi Pahami Kesulitan Rakyat: Langsung Banjir Pujian Kredit Foto: Instagram Jokowi
Warta Ekonomi -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut bergerak cepat menyikapi jomplangnya harga tes polymerase chain reaction (PCR) di dalam negeri di banding India. Jokowi langsung perintahkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin segera menurunkan harga PCR. Langkah Jokowi ini mendapat banjir pujian.

Harga tes PCR memang jadi sorotan publik dalam beberapa hari belakangan. Apalagi, setelah India, negara yang baru saja dihantam tsunami Corona, membanderol harga PCR 10 kali lipat lebih murah dari Indonesia. Bila di dalam negeri, kisaran harganya antara Rp900 ribu sampai Rp2 jutaan, di India harga PCR hanya dipatok sekitar Rp100 ribuan.

Baca Juga: Soal Mural Jokowi 404:Not Found, Jimly Tegaskan Lambang Negara Itu...

Keluh-kesah rakyat ini akhirnya sampai ke telinga Jokowi. Kepala negara sepakat, harga PCR tinggi, harus segera diturunkan. Selain agar terjangkau oleh rakyat, PCR yang murah bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan testing untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam video singkat yang ditayangkan melalui Youtube Sekretariat Presiden berjudul Keterangan Pers Presiden RI Terkait Harga PCR, 15 Agustus 2021.

"Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR," tegas Jokowi.

Untuk menurunkan harga ini, Jokowi langsung perintahkan Menkes agar menghitung ulang harga PCR. Keinginan Jokowi, biaya tes PCR berada di kisaran Rp450 ribu sampai Rp550 ribu. Angka ini sama juga dengan memangkas harga PCR sekitar 50 persen dari harga sebelumnya.

Bukan hanya soal harga, eks Gubernur DKI ini mengingatan Menkes untuk menjaga kualitas dan kecepatan. Bila selama ini, hasil dari tes PCR umumnya 1-3 hari, Jokowi inginkan lebih cepat dari itu.

"Selain itu juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Kita butuh kecepatan," tegas eks Wali Kota Solo ini.

Menanggapi perintah Jokowi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan akan segera menindak lanjuti perintah tersebut. Juru Bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut, pihaknya bakal segera merevisi dan menerbitkan aturan baru terkait batasan tertinggi tarif PCR.

"Dan nantinya, akan ada penetapan harga batas atas pemeriksaan PCR ini," ujar wanita yang juga Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes ini.

Untuk diketahui, sebelumnya, Kemenkes telah menerbitkan Surat Edaran nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time PCR, 5 Oktober 2020. Aturan main tersebut mematok batas tertinggi pemeriksaan melalui PCR sebesar Rp900 ribu.

Lantas, kapan Kemenkes mengubah aturan tersebut? Nadia memastikan, revisi ini perlu waktu. Namun, tak perlu waktu lama. Ia berjanji akan segera merilis aturan terbaru terkait batas tertinggi harga tes PCR ini.

"Dalam bulan ini, Agutus," cetus Nadia.

Baca Juga: Soal Mural Jokowi 404:Not Found, Jimly Tegaskan Lambang Negara Itu...

Sebelumnya, Menkes juga sudah memberikan sinyal terkait penurunan harga PCR. Namun harga baru untuk tes PCR nanti, tetap tidak bisa serendah dari India yang hanya berkisar Rp100 ribuan.

"Kita turunkan secara bertahap. Mengenai berapa harga yang pasti, masih dihitung. Berapa harga reagennya sekarang, berapa harga test kitnya?" ujar BGS, begitu Menkes disapa, di Jakarta, Sabtu (14/8/2021).

Anggota Komisi IX DPR, Alifudin mengapresiasi presiden yang memahami kesulitan rakyat. Ia yakin dengan penurunan harga ini, masyarakat tertarik melakukan deteksi Corona.

"Penurunan ini bisa menggerakkan roda ekonomi. Antusiasme masyarakat untuk menilai dirinya sehat atau tidak secara mandiri akan semangat juga," tuturnya.

Soal permintaan kecepatan hasil tes, Alifudin juga mengapresiasi. Namun, pemerintah harus mengevaluasi SDM dan laboratoriumnya. Misalnya, dengan menambah SDM dan laboratorium di banyak tempat. Hal ini juga harus ditegaskan dalam aturan, sehingga diterapkan ke tingkat daerah.

 

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman juga memuji cepat tanggap Jokowi. Menurutnya, salah satu kelemahan pemerintah dalam penanganan pandemi ini, yakni rendahnya testing. Selama ini, testing yang dilakukan masih didominasi oleh Jakarta dan beberapa kota besar. Artinya, masih ada ketimpangan.

Sementara testing mandiri yang dilakukan rakyat melului tes PCR, cukup memberatkan. Tingginya harga, membuat hanya segelintir orang yang bisa melakukan tes PCR di rumah sakit swasta.

"Itu gak bisa dibebankan ke negara. Dalam rangka itu, labnya harus mudah diakses dan harganya harus terjangkau," terangnya.

Idealnya, berapa tarif tes PCR? Dicky menganggap, angka yang disodorkan presiden sudah realistis. Harga turun, namun masih ada keuntungan bagi penyedia jasa tes. Rasa-rasanya, besaran tarif itu tidak bisa ditawar lagi.

Di balik harga tes PCR, Dicky kembali mengingatkan bahwa yang terpenting dalam penanganan pandemi adalah penguatan testing. Pemeriksaan menggunakan antigen yang harganya lebih ekonomis, namun akurasinya juga tinggi.

"Jangan lupa, masih ada rapid tes antigen. Harganya kalau bisa di kisaran Rp50-60 ribu. Pemerintah perlu tertibkan. Karena ini jadi kunci menemukan kasus sebanyak-banyaknya, dan mencegah penularan. Tidak mesti PCR. Terutama kalau bicara di daerah," pesan Dicky.

Sementara itu, keputusan Jokowi yang akan menurunkan harga PCR disambut gembira kalangan warganet.

"Akhirnya bapak presiden mendengar keluhan rakyat. Nggak kebayang cuan dari lab swasta dan RS swasta yang mematok harga sejuta. Wow cuan kalian banyak banget," cuit @gunawandvd. "Mas @jokowi sungguh bijak, terukur dan terkendali. Tak seperti presiden #Soekarno dan #PakHarto. Tentunyah," puji @kafirliberal.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Bagikan Artikel: