Demokrasi Indonesia Merosot, Demokrat Kritik Habis-habisan: Beda Zaman Pak SBY Dulu...

Partai Demokrat sependapat dengan penilaian demokrasi Indonesia saat ini jeblok, seperti yang tercermin dalam Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) belum lama ini. Hal itu terlihat dari kebobrokan masyarakat pada kesehariannya.

“Mural dihapus, begal politik dibiarkan,” kata Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca Juga: Demokrat: Wajar Demokrasi Indonesia Jeblok, Mural Dihapus, Begal Politik Pun Dibiarkan

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat ini menilai, demokrasi Indonesia berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir.

Kondisi ini berbeda jauh saat pemerintahan dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu Indonesia masuk dalam kategori negara bebas.

Dalam pengamatan Partai Demokrat, penurunan kualitas demokrasi di Indonesia ini terlihat dalam kejadian sehari-hari di tanah air. Misalnya, fenomena penangkapan pihak-pihak yang berbeda pendapat, hingga upaya perebutan kekuasaan di Partai Demokrat.

Selain The Economist Intelligence Unit, beragam penilaian juga dikeluarkan lembaga pemerhati demokrasi. Misalnya, koalisi masyarakat sipil seperti Amnesty Internasional dan SAFENet yang menyebut penurunan kualitas kebebasan di Indonesia.

Politisi jebolan Universitas Indonesia (UI) ini juga mengklaim, saat ini warga takut berbicara dan berekspresi kritis di muka umum. “Belum lagi ramai peretasan akun media sosial, doxing, hingga serangan buzzer,” ucapnya.

Bahkan, kata dia, kritik melalui coretan dinding alias mural saja kemudian malah dihapus dan dipersoalkan. “Koruptor Harun Masiku saja kalah diburu. Masih bergentayangan dia,” ujarnya.

Ketegangan politik yang terjadi di Partai Demokrat atas intervensi Kepala Staf Presiden Moeldoko yang bukan kader partai tetapi tiba-tiba menjadi Ketum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, juga menjadi indikator mundurnya demokrasi dalam negeri.