Ditanya Jokowi Saat Ketemu Empat Mata, Luhut Kasih Jawaban Apa Adanya

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bukan tipe anak buah yang suka menyembunyikan fakta atau bersikap ABS alias Asal Bapak Senang di hadapan Presiden Jokowi. Sebaliknya, pensiunan jenderal Kopassus itu, memilih menyodorkan apa adanya.

Minggu (22/8) malam, Luhut bertemu empat mata dengan Jokowi. Dalam pertemuan itu, Jokowi bertanya banyak hal. Salah satunya, soal pangan. Selain mengurusi kemaritiman, investasi, dan Corona, Luhut juga ditugasi Jokowi untuk mengerjakan proyek food estate.

Jokowi bertanya ke Luhut mengenai penerapan teknologi pangan. “Pak Presiden tanya ke saya tadi malam, bagaimana strateginya itu? Saya bilang, kita terlalu semua pengin kita kerjain. (Tapi) satu pun nggak jadi," jawab Luhut.

Baca Juga: Heboh Foto Jokowi Baca Buku SBY Selalu Mangkrak, Cek Fakta Lengkapnya

Tanya jawab antara Jokowi dan Luhut itu, dibeberkan sendiri oleh Luhut saat mengisi acara puncak peringatan HUT ke-43 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yang ditayangkan di kanal YouTube BPPT, kemarin. 

Luhut lantas mencontohkan salah satu daerah yang disiapkan sebagai food estate, yaitu Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Penerapan teknologi pangan di sana, masih dalam perkembangan. Butuh bantuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meneliti kecocokan teknologi yang akan dimanfaatkan.

"Kita berharap, tahun depan diresmikan dan harus diisi oleh manusia-manusia yang bawa riset untuk herbal, pertanian, dan sebagainya," ujarnya. 

Selain itu, Luhut mengusulkan kepada Jokowi, pengembangan teknologi di Indonesia harus dievaluasi. Teknologinya jangan ribet-ribet. Fokus saja pada sesuatu yang konkrit. Sebab, selama ini banyak pusat riset berjalan, tapi tidak ada hasilnya. "Kebanyakan risetnya hanya berkonsep, tapi bukan  hasil yang dikeluarkan," ungkap Luhut.

Menurut Luhut, cukup memilih tiga pusat riset yang jadi unggulan. Lalu digenjot sampai menghasilkan penemuan dan inovasi yang berguna. "Selama ini kita banyak berkonsep tapi nggak ada yang jadi. Maka saya usul, kita tetapkan saja tiga atau berapa fokus jadikanlah itu," terangnya.

Jawaban apa adanya Luhut di hadapan Jokowi ini diapresiasi pengamat pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa. Menurutnya, proyek food estate memang gagal. "Itu pernyataan jujur,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurut riset yang dilakukannya bersama tim Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, empat pilar proyek food estate tak terpenuhi. "Ini kan proyek lama, dibuka lagi di 2020. Kalau mengulang hal dan pola sama, maka jawaban sekarang sama, gagal," terangnya.

Apa empat pilar itu? Pertama, kelayakan tanah dan agro klimaks. Apakah wilayah setempat cocok dengan tanaman yang akan dibudidayakan. Kalau agro tanah bisa diperbaiki, sejauh mana pemerintah bisa lakukan. "Sedangkan agro klimaks kemurahan alam saja. Kita tidak bisa berbuat banyak," ujarnya. 

Baca Juga: Habib Rizieq Ulang Tahun, Netizen: Semoga Tak Minta Belas Kasihan

Kedua, infrastruktur. Infrastruktur pangan terbagi dua: jaringan irigasi jalan usaha tani. Irigasi untuk pertanian, jalan untuk menjual hasil panen. Ketiga, teknologi dan budidaya. Keempat, sosial ekonomi. Misalnya, terkait kepemilikan tanah dan ketersedian petani. 

Menurut dia, andai pun empat pilar itu terpenuhi, namun dampak ekonominya tidak terasa, maka sama saja proyek food estate gagal. "Kalau produktivitasnya kurang dari 4 ton per hektar, pasti gagal," ucapnya. 

Dari Senayan, Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto mengaku, pihaknya telah memperingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan pembangunan proyek food estate. Sebab, lokasinya berada di dataran tinggi, bukan milik masyarakat, dan rumah petani dengan target, berjauhan. 

Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan membenarkan, sejak awal pihaknya selalu mengkritisi kebijakan pengembangan food estate. Bahkan, dia meminta semua proyek food estate dievaluasi. "Kalau memang tidak menguntungkan, lebih baik distop. Rugi negara mengeluarkan anggaran triliunan, tetapi hasilnya tidak jelas," ucap politisi PKB itu.