Ancaman Demokrat Nggak Main-Main! Jokowi Jadi Presiden Lagi, Kita Turun Ke Jalan..

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan jika partainya tetap menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode.

“Demokrat konsisten menjaga amanah dari Reformasi 98, karena itu kami menolak,” katanya kepada wartawan, Kamis (16/9/2021). Baca Juga: Rocky Gerung Oh Rocky Gerung.. Saking Dungunya, Dia yang Ditipu, Eh Jokowi yang Disalahin

Lanjutnya, ia menegaskan partainya akan menempuh cara apapun untuk menolak hal tersebut.

“Jadi apapun kami lakukan. Apakah kita berbicara di parlemen, bicara di publik, dan bahkan turun ke jalan bila diperlukan,” tegas dia. Baca Juga: Geger Aksi Tutup Telingga dari Suara Jokowi, ProDem Bongkar Penyebabnya, Akibat Kebanyakan Bohong

Lebih lanjut, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini juga menyatakan partainya akan selalu konsisten berkoalisi dengan rakyat. 

“Kami tidak goyang kiri-kanan, apapaun yang terjadi. Kami akan fokus untuk berkoalisi dengan rakyat,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga meyakini masyarakat menolak masa jabatan presiden 3 periode yang diduga akan dimuliakan lewat Amandemen UUD 1945.

“Tapi tentunya kami terus yakin bahwa sebagaian besar masyarakat menolak dengan wacana preside tiga periode,” kata dia.

“Kalau kami lihat ini hanya upaya dari pentolan-pentolan politik saja, ada intensif, entah intensif material, atau kemudian jabatan dengan mencoba menggolkan Amandemen,” tandas dia.

Diketahui sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman membantah Presiden Jokowi berminat memperpanjang masa jabatannya.

Ia pun menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak berniat dan berminat menjabat hingga tiga periode.

“Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” katanya dalam video siaran pers, Sabtu (11/9/2021).

Menurut dia, jabatan presiden sudah tercatat dalam konstitusi yakni maksimal 2 periode.

“Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama,” ungkapnya.

“Pasal 7 UUD 1945 amendemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998 yang harus kita jaga bersama,” tukasnya.