Pakar hukum tata negara Refly Harun menyorot kritik yang disampaikan Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kalau nama Anies Baswedan diganti Jokowi, kira-kira Giring setuju enggak ya?" ucap Refly seusai membaca berita dari media daring berjudul 'Giring: Jangan Sampai Indonesia Jatuh ke Tangan Pembohong Anies Baswedan' sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari video yang ditayangkan di channel Youtube Refly Harun, Selasa (21/9/2021).
Refly merasa aneh dengan PSI. Dia menyebut PSI merupakan partai nasional, namun hanya konsen mengurus eksekutif di Jakarta.
Baca Juga: Ramai-ramai Pasang Badan buat Anies, Giring Dikuliti Habis-habisan, Sumber Dana PSI Ikut Disorot
"Lho, kenapa tidak mengkritik Presiden ya, kalau yang mengkritik itu anggota DPRD DKI dari PSI it makes sense, bagi saya masuk akal. Kalau yang mengkritik itu katakanlah Ketua DPD DKI PSI it makes sense juga masuk akal," ujar Refly.
"Tetapi kalau partai yang mengkritik langsung Ketua Umum, ketua umum itu counterpart-nya adalah Presiden Republik Indonesia, jadi jangan rendahkan diri untuk mengevaluasi seorang gubernur," imbuhnya.
Meski begitu, Refly tidak masalah dengan langkah Giring mengkritik Gubernur Anies. Dia menilai apa yang dilakukan Giring merupakan pembelajaran politik.
"Kalau kita mau jujur kan pengalaman politiknya (Giring) kira-kira baru ya 2 tahun 3 tahun lah. 2019 mengadu nasib untuk menjadi calon angota DPR, lalu kemudian sekarang menjadi Plt PSI, ya lumayanlah artinya progresnya cepat juga seperti AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," tuturnya.
Refly mengajak semua pihak menghargai pendapat Giring. Selain itu, Refly berharap sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sebagai masukannya untuk pemerintah pusat.
"Mohon juga ya orang-orang di seputaran Istana juga tidak tipis telinga ketika mendengar kritik dari pihak lain. Dapat kritik somasi," sindirnya.
Sebelumnya, Giring lewat sebuah video yang ditayangkan di akun Twitter @psi_id menjelaskan, dalam krisis, seorang pemimpin adalah panglima yang mengambil tanggung jawab, dan menyampaikan ke publik secara transparan.
"Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama dalam menilai kegagalan Gubernur Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi," kata Giring.
Giring menuding Anies menggunakan APBD Jakarta untuk kepentingan sebagai calon presiden 2024. Sebab, Anies dinilai mengabaikan desakan masyarakat untuk membatalkan perhelatan Formula E pada 2022 mendatang.
"Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Gubernur Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena pandemi," ujar Giring.
"Uang Rp1 triliun dia keluarkan padahal rakyat terlantar tidak masuk ke rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan," sambungnya.
Baca Juga: Nyanyian Ferdinand Tegas Seret Anies Baswedan, Pelan Tapi Menohok
Tidak sampai itu, Giring menilai Anies tidak bisa mengatasi situasi. Giring menyebut Anies tidak memiliki dana untuk menangani pandemi Covid-19.
"Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti