Pangeran SBY Nasihati Presiden Jokowi, Eh Netizen Ngegas-Ngegas: Ada yang Mangkrak Apa Gak?

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, ikut menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Karena itu, putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mempertanyakan keputusan tersebut. Baca Juga: Peluang Nyapres Anak SBY Terbuka, Kerja Politik AHY Memang Top, Patut Diacungi Jempol

Ia pun menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu.

"Fiskal negara tidak bisa terus menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar generasi," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/10/2021) kemarin. Baca Juga: Suara Tegas Amien Rais Beberkan Beda Pak SBY dan Pak Jokowi, Isinya Wow!

Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan perencanaan jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

"Saya ingin bertanya apakah pemerintah tidak punya perencanaan jangka panjang seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi atau MP3EI? Memang berganti nama tapi hingga saat ini masih dipakai. Lalu apakah pemerintah punya fiskal dengan kemampuan besar? Kita tidak hanya butuh roadmap, tapi kita butuh roadmap yang berkelanjutan agar semua program terlaksana," ujarnya.

Selain itu, Ibas pun berharap Presiden Jokowi bisa meresmikan program prioritas pemerintah. Namun, impian Indonesia menjadi negara maju, katanya, juga harus tetap disertai sikap mawas diri dan penuh perhitungan.

"Kita juga ingin presiden banyak gunting pita untuk meresmikan program, khususnya program-program prioritas. Untuk kereta cepat, juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro-kontra terkait proyek ini, namun jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang. Hanya saja, dalam pelaksanaannya tetap perhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai muncul preseden-preseden 'pokoknya harus jadi'. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan," imbuhnya.