Kesepakatan Baru Perpajakan Internasional, Angin Segar untuk Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Negara-negara anggota Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD/G20) baru–baru ini menyepakati sistem pajak internasional yang terdiri dari dua pilar solusi untuk mengatasi isu hilangnya potensi pajak akibat digitalisasi dan globalisasi, terutama untuk mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS).

Kemungkinan adanya Profit Shifting dalam praktik bisnis merupakan tantangan terkait perpajakan yang dialami oleh negara–negara di dunia akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada. Kerugian dalam bentuk berkurangnya/hilangnya potensi pajak negara–negara secara global diperkirakan sebesar US$100 hingga US$240 miliar, atau setara dengan 4% hingga 10% Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Baca Juga: Pentingnya SIN Pajak untuk Generasi Emas 2045

Pertemuan G20 tahun ini akhirnya menghasilkan dua kesepakatan penting baru untuk pajak digital yang dinamakan Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation and Globalization of the Economy atau dua pilar utama sebagai fondasi pemajakan ekonomi digital yang dalam perkembangannya diperluas untuk seluruh sektor perusahaan multinasional.

Pada kesepakatan pajak sebelumnya, negara asal berdomisilinya perusahaan multinasional tersebut dapat melakukan pemungutan pajak suatu perusahaan multinasional hanya bila perusahaan tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) sehingga menyebabkan kesulitan atau kecilnya kemungkinan untuk menarik pajak. Namun dengan adanya kesepakatan Pilar 1, Unified Approach, hak perpajakan negara asal tidak lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut.

Sementara, Pilar 2 merupakan usulan solusi yang berupaya mengurangi kompetisi pajak yang dilakukan melalui penerapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global untuk melindungi basis pajak yang terdiri atas dua rencana kebijakan. Pertama, pengenaan Pajak Penghasilan Badan minimum sebesar 15% untuk perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara. Ini artinya perusahaan multinasional harus membayar lebih banyak pajak di negara mana pun mereka menjual produk atau layanannya.

Kedua, selain memberikan ambang batas minimum 15% tersebut, perusahaan–perusahaan yang menghasilkan lebih dari 10% keuntungan dari penjualan produk atau layanan mereka di negara lain harus membayarkan pajak kepada negara tempat mereka beroperasi dan juga negara asal.

Indonesia sendiri menyambut baik hasil keputusan tersebut, dengan adanya penetapan tarif pajak yang baru diharapkan dapat menghilangkan persaingan tarif pajak yang tidak sehat sehingga dapat menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif. Di sini, Indonesia juga berpeluang untuk mendapatkan tambahan pajak dari perusahaan multinasional domisili Indonesia yang memiliki tarif pajak penghasilan efektif di bawah 15%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kesepakatan tersebut akan berdampak positif kepada negara pasar seperti Indonesia karena berkesempatan mendapat alokasi hak pemajakan atas penghasilan yang diterima perusahaan digital global atau multinasional terbesar. Kesepakatan yang dihasilkan tersebut juga selaras dengan reformasi perpajakan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah, khususnya di area perpajakan internasional.

Tommy David, Head of Tax Grant Thornton Indonesia mengatakan, "Kami memiliki harapan yang sangat positif dengan adanya kesepakatan baru tersebut, sambil tentunya perlu terus mengamati bagaimana penerapan dan perkembangannya."

Terkait hal ini, dia melanjutkan, mungkin selain perlu terus berkreasi memikirkan apa yang dapat menarik investor asing, perlu juga terus diamati apa yang telah dan akan (terus) dilakukan negara-negara yang dianggap sebagai kompetitor.

"Sebagaimana kita semua ketahui, pada umumnya tiap negara ingin terlihat menarik di mata para pelaku bisnis, termasuk juga para penanam modal asing. Ini akhirnya mungkin bukan hanya menyangkut aspek perpajakan yang perlu fleksible/dinamis/lincah mengikuti perkembangan, melainkan juga terkait aspek lainnya yang lebih luas lagi sebagaimana juga telah banyak dibicarakan di berbagai kesempatan, misalnya menyangkut kepastian hukum, stabilitas politik, dll.," terang David dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (18/10/2021).

"Sementara, bagi pelaku bisnis international maupun yang bertransaksi dengan pebisnis internasional, mungkin akan timbul kebutuhan untuk mengikuti terus perkembangan peraturan-peraturan perpajakan terkait dengan perkembangan di atas," pungkasnya.