Relawan Mbak Puan Blak-blakan Ogah Pakai Buzzer, Terus Ngomong: Nggak Perlu Orang Gila Dilawan..

Ketua Umum Generasi Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan), Ridwan secara blak-blakan mengaku pihaknya tidak akan menggunakan jasa pendengung atau buzzer untuk mengusung Ketua DPR RI Puan Maharani maju sebagai calon presiden di Pilpres mendatang.

Dengan tegas, ia mengatakan jika buzzer hanyalah pemecah belah bangsa yang harus dilawan.

Baca Juga: Kalau Puan Maharani dan Muhaimin Duet Bareng di Pilpres 2024: Jadi, Lebih Mudah bagi Mereka...

Hal tersebut ia sampaikan usai Deklarasi Puan for President 2024 di Hotel Noorman Semarang, Minggu (31/10/2021).

"Buzzer ini kan maya, sebenarnya tapi ada yang ngedesain. Itu yang harus dilawan," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan Puan sebagai calon presiden.

Baca Juga: Anak Buah Prabowo Sentil Keras Megawati, Nama Seokarno Ikut Disebut: Proklamator Itu...

"Kita punya konsep, tidak perlu pakai buzzer. Normal saja. Nggak perlu orang gila dilawan gila," tegasnya.

Namun, meski keputusan Capres Puan Maharani merupakan wewenang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dirinya pun berharap rekomendasi capres diberikan kepada Puan Maharani.

"Gema Puan ini ingin beri keyakinan ke Bu Mega bahwa jangan takut digertak dengan alasan elektabilitas," tukasnya.

Adapun sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan para kadernya untuk tidak memberikan pernyataan terkait pemilihan presiden (pilpres). Hal tersebut tertuang dalam surat bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 tertanggal 11 Agustus 2021.

Surat tersebut ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR, DPD dan DPC PDIP, dan anggota fraksi PDIP DPRD. Serta kepada para kepala daerah/wakil kepala daerah yang merupakan kader partai berlambang banteng tersebut.

"Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai," bunyi surat yang ditandatangani Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.