SMI dan SMF Kolaborasi Percepat Pembangunan Proyek KPBU Perumahan

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF), sebagai Special Mission Vehicles (SMV) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi melalui kesepakatan bersama untuk mendukung percepatan pengembangan proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) khususnya di sektor perumahan.

Adapun fokus kolaborasi PT SMI dan PT SMF ini utamanya meliputi peningkatan kapasitas; identifikasi dukungan, skema pembiayaan dan struktur KPBU; serta kolaborasi SMV untuk implementasi dukungan penyiapan dan transaksi KPBU.

Melalui kolaborasi ini, PT SMI dan PT SMF dapat mengoptimalkan kerja sama khususnya di kegiatan peningkatan kapasitas atau terlibat dalam berbagai diskusi Focus Group Discussion (FGD) dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dari Kementerian/Lembaga terkait dalam konteks mendukung pengembangan proyek infrastruktur, dapat mengidentifikasi potensi dukungan, skema pembiayaan, mengembangkan struktur proyek KPBU yang sesuai serta bersinergi dalam implementasi fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi proyek dalam rangka percepatan proyek KPBU sektor perumahan secara inovatif sehingga diharapkan dapat menjawab kebutuhan para PJPK.

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan, sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu, PT SMI memiliki mandat sebagai katalis percepatan pembangunan di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, PT SMI telah melakukan berbagai langkah inovatif dalam mencari alternatif sumber dana untuk pembiayaan proyek serta mempromosikan KPBU. Baca Juga: Pandemi Jadi Momen Tepat untuk Reorientasi Infrastruktur

"Kami berharap dengan adanya kolaborasi ini dapat semakin memperkuat pemahaman publik serta ekosistem infrastruktur khususnya untuk mendukung pelaksanaan KPBU di sektor penyediaan perumahan. Dengan adanya kolaborasi ini akan semakin memperkuat sinergi SMV di bawah koordinasi Kemenkeu dalam mendukung pembangunan di Indonesia yang dapat memberikan manfaat sosial ekonomi secara luas kepada masyarakat," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo mengungkapkan bahwa SMF sangat menyambut baik sinergi yang dijalin dengan PT SMI untuk kerja sama KPBU Perumahan dan Pemukiman.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan amanah pendirian PT SMF dalam mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia, serta optimalisasi fungsi dan peran PT SMF sesuai dengan perluasan mandat dari Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.57 Tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Peraturan Presiden (Perpres) No.100 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

“Kami berharap PT SMF dapat berkontribusi dalam skema KPBU khususnya terkait perumahan dan pemukiman sesuai dengan amanat dari Pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.100 Tahun 2020, sehingga kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau dapat semakin terfasilitasi serta mendukung bergeraknya industri perumahan nasional dalam rangka mendukung percepatan Program Pemulihan Ekononi Nasional (PEN) khususnya di sektor perumahan,” kata Ananta. Baca Juga: Hingga Oktober 2021, SMF Salurkan Dana KPR FLPP Rp3,856 Triliun

Dalam rangka mendorong percepatan pembangungan infrastruktur berdasarkan RPJMN 2020-2024, investasi sebesar Rp 6.445 triliun diestimasikan perlu disediakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, ekonomi, perkotaan, dan transformasi digital. Sektor perumahan sebagai salah satu infrastruktur dasar, perlu mencapai sasaran dimana 70% rumah tangga dapat menempati hunian yang layak di tahun 2024.

Secara spesifik, sesuai arahan kebijakan dan strategi sektor perumahan dalam RPJMN 2020-2024 akan dibangun 19.900 unit rumah susun, 12.000 unit rumah khusus, 700.000 unit rumah swadaya serta 250.000 unit bantuan sarana dan prasarana rumah umum dalam jangka waktu 5 tahun. 

Melalui kesepakatan bersama ini, diharapkan dapat dilakukan sinergi untuk menghadapi berbagai tantangan pengembangan infrastruktur dengan skema KPBU khususnya di sektor perumahan serta dapat mendorong percepatan pembangunan untuk mencapai target sebagaimana sasaran pemerintah pada RPJMN 2020-2024.