Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi

Saya diundang oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menghadiri diskusi publik mengenai upaya memaksimalkan pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Acara tersebut berlangsung di Hotel Ayana Midplaza, dan turut hadir Menteri Keuangan Yudhi Purbaya.

Yudhi merupakan rekan saya dahulu ketika sama-sama menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), yang berperan sebagai penasihat ekonomi bagi Presiden SBY.

PT SMI tergolong mudah dalam mengundang Menteri Keuangan yang sibuk, karena lembaga pendorong infrastruktur ini memang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Namun, peran langsung PT SMI tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara langsung, mengingat aset PT SMI relatif kecil, yaitu sekitar Rp120 triliun, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur mencapai Rp6.000 triliun.

Oleh karena itu, PT SMI sebaiknya menjalankan peran tidak langsung, yakni membangun jejaring (networking) dengan pihak swasta agar investasi meningkat dan modal dapat mengalir untuk pembangunan infrastruktur.

Posisi PT SMI yang dekat dengan Menteri Keuangan harus dimaksimalkan untuk mendorong swasta dalam negeri agar berinvestasi dan menanamkan modal di bidang infrastruktur. Sementara itu, hal yang lebih penting adalah membangun jaringan untuk menarik modal dari luar negeri bersama BKPM.

Apa yang sebaiknya dilakukan dalam kebijakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur?

Pertama, perlu dipahami bahwa ekosistem kita tidak efisien dan biaya logistik kita sangat boros, bahkan menjadi yang paling tidak efisien di ASEAN. Biaya logistik mencapai 14,3 persen dan harus diturunkan menjadi satu digit dalam satu hingga dua dekade ke depan.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-15 di dunia, peringkat Logistics Performance Index (LPI) kita tergolong buruk, yakni peringkat ke-61. Tidak hanya itu, permasalahan infrastruktur juga mencakup kesenjangan antara pusat dan daerah, serta antara Jawa dan luar Jawa. Hal ini harus dibenahi dengan kebijakan "go to countryside".

Telah dipahami bahwa modal PT SMI (yang mengundang saya) hanya sebesar 2 persen dari kebutuhan nasional untuk investasi infrastruktur. Karena itu, pemerintah harus mendorong swasta untuk menanamkan modal di bidang infrastruktur.

Saya menyarankan agar swasta didorong melalui kebijakan driver pertama, yakni mendorong investasi infrastruktur digital oleh swasta karena memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi dan tidak memerlukan modal pemerintah.

Digitalisasi saat ini menjadi new growth multiplier. Setiap peningkatan 10 persen penetrasi broadband mendorong pertumbuhan PDB sebesar 1,21 poin persentase di negara maju dan 1,38 poin persentase di negara berkembang. Artinya, digital bukan hanya sekadar pendukung (enabler), tetapi juga penggerak langsung (direct driver) produktivitas ekonomi.

Investasi swasta di bidang infrastruktur digital ini memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan mobile broadband mendorong produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas dan kecepatan akses berkorelasi dengan kenaikan produktivitas sekitar 0,2 poin persentase.

Ekspansi kapasitas pusat data (data center) mendorong perdagangan jasa digital, dengan potensi peningkatan hingga 1,6 poin persentase. Digitalisasi kini menjadi new growth multiplier. Setiap peningkatan 10 persen penetrasi broadband mendorong pertumbuhan PDB sebesar 1,21 poin persentase di negara maju dan 1,38 poin persentase di negara berkembang.

Artinya, digital bukan hanya enabler, tetapi driver langsung produktivitas ekonomi. Jadi, swasta yang berinvestasi di bidang ini harus dibantu kelancaran investasinya, dan tidak boleh dihambat oleh birokrasi serta kerumitan aturan.

Baca Juga: Bank Dunia Minta Maaf soal Proyeksi Ekonomi RI, Purbaya: Akan Saya Buktikan Salah

Saran saya selanjutnya adalah kebijakan infrastruktur prioritas. Ada tiga sektor yang perlu dikemas sebagai kebijakan prioritas, yakni energi terbarukan, transportasi massal, serta pelabuhan dan tol laut.

Sektor-sektor ini memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward and forward linkages) yang kuat, serta dampak signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga sektor ini menjadi pengungkit utama dalam menutup kesenjangan pertumbuhan menuju target nasional.

Infrastruktur energi dapat mendorong produktivitas industri melalui ketersediaan energi yang lebih andal, efisien, dan berkelanjutan. Transportasi massal mutlak diperlukan karena dapat menurunkan biaya ekonomi akibat kemacetan serta meningkatkan efisiensi mobilitas tenaga kerja di kawasan perkotaan.

Satu prioritas tambahan yang sangat penting adalah pelabuhan dan tol laut. Sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan peringkat LPI yang buruk, pembangunan pelabuhan dan tol laut akan dapat meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, serta mempercepat integrasi dalam rantai pasok global. Hal ini tidak berhasil diwujudkan selama satu dekade terakhir ini.