Peserta Muscab PPP Kota Bandung Walk Out, Alasannya...

Warta Ekonomi, Bandung -

Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung yang digelar pada Jumat, 5 November 2021 berakhir buntu. Sejumlah peserta yang merupakan pimpinan anak cabang (PAC) tingkat kecamatan dan pengurus DPC meninggalkan persidangan (walk out) karena menilai adanya pelanggaran AD/ART dalam proses tersebut.

Wakil Sekretaris OKK DPC PPP Kota Bandung, Asep Nurjaman mengaku kecewa dengan muscab partainya ini karena menurut dia banyak yang tidak sesuai dengan aturan.

"Ada kejanggalan dalam mekanisme proses pembahasan persidangan, khususnya di sidang paripurna IV yang membahas mengenai tata tertib pemilihan formatur," kata Asep kepada wartawan di Bandung, Selasa (9/11/2021).

Baca Juga: Wayang Kontemporer Seni Tradisi Era Industri Kreatif Populer

Dia menilai, pihak DPC yang masa kerjanya akan segera berakhir ini menentukan formatur secara sepihak. Seharusnya, kata dia, formatur ditentukan pada saat muscab berdasarkan kesepakatan para peserta yang hadir.

"Kalau ini tidak. Formatur malah ditentukan berdasarkan hasil pramuscab yang dilakukan tanggal 3 November di kantor DPW PPP Jabar. Ini tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada," ungkapnya.

Asep menegaskan, partainya sudah jelas mengatur bahwa keabsahan legalitas formatur dibahas langsung oleh peserta muscab.

"Jadi yang berhak menyetujui formatur itu peserta muscab, bukan pengurus DPC," imbuhnya.

Selain tidak sesuai aturan, dengan adanya formatur yang bukan hasil kesepakatan peserta muscab ini, Asep khawatir akan terjadi persoalan selama proses tersebut.

"Kenapa? Karena formatur hasil pramuscab itu tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, kami juga tidak mau muscab ini ada intevensi dan intimidasi dari pihak manapun yang memiliki kepentingan," jelasnya.