Usut Kasus Formula E, KPK Lagi Main Politik?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membantah tengah berpolitik dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.

"KPK adalah penegak hukum. Jadi ada standar hukumnya, baik prosedur maupun ketentuan syarat," katanya, di Jakarta, Selasa.

Setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang masuk ke lembaga antirasuah tersebut akan disaring atau ditindaklanjuti sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Jika laporan itu diduga adanya unsur tindak pidana korupsi, maka kemudian ditentukan apakah sesuai wewenang KPK berdasarkan Pasal 11 yaitu penegak hukum, penyelenggara negara atau kerugiannya di atas Rp1 miliar.

Di satu sisi, Ghufron mengatakan setiap laporan yang masuk ke lembaga antirasuah tersebut memiliki atau tidak lepas dari kepentingan. Baik itu kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Akan tetapi, KPK akan tetap memfilter setiap laporan yang masuk sebelum ditindaklanjuti.

"Jadi, kalau ditanya berpolitik, apa pun yang dilaporkan kepada KPK pasti motifnya macam-macam. Baik motif ekonomi atau motif politik semuanya pasti ada motif," kata dia.