Mendagri Soroti Realisasi APBD Pemprov Sumut Dibawah 70 Persen, 8 Daerah Lainnya Juga Kena

Adapun daerah itu yakni, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 49,62 persen, Kabupaten Mandailing Natal 49,40 persen, Kabupaten Nias 49,22 persen, Kota Sibolga 46,92 persen, Kota Medan 46,22 persen, Kota Tanjungbalai 45,37 persen, Kota Padangsidimpuan 44,98 persen dan Kabupaten Karo 43,54 persen.

"Saya mau atensi teman-teman wali kota dan bupati, masih ada beberapa daerah yang belanja nya di bawah 50 persen, ada 45 persen ini menunjukkan bahwa ada uang yang tertahan, mudah-mudahan akhir tahun mulai dibayar November dan Desember," ungkapnya.

Rendahnya penyerapan anggaran itu, menurut Tito, menunjukkan adanya uang yang tertahan atau belum sampai ke masyarakat.

Padahal, kata dia, belanja pemerintah menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan akselerasi ekonomi di tengah pandemi.

Tito pun meminta agar pemerintah daerah segera mempercepat penyerapan anggaran pada dua bulan tersisa di akhir tahun ini.

Dia tidak ingin, APBD yang ada justru lama mengendap di perbankan dan tidak diberdayakan untuk mendongkrak perekonomian.

Pemberdayaan ekonomi melalui realisasi belanja APBD diakuinya saat ini menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi. Termasuk pengembangan UMKM.

"Target dari bapak presiden, kita tahun ini 4 persen, perekonomian rata-rata lima persen sehingga pertumbuhan ekonomi lima persen. Ini hanya bisa dibangun dengan kekompakan pusat dan daerah, tidak bisa hanya pusat saja, semua daerah 548 daerah harus membelanjakan dan mengedarkan uangnya, peredaran uang di masyarakat sekaligus juga swasta," bebernya.