Pemerintah dan Asosiasi Sepakat Jaga Inklusi dan Dorong Literasi Keuangan Digital

Namun, Ronald juga menangkap perhatian khusus dari Wapres Ma’ruf Amin mengenai masih  minimnya fintech syariah yang legal. “Komitmen kami di AFSI adalah agar anggota terus mendorong inovasi  tapi tidak lupa untuk patuh terhadap ketentuan yang ada,” sambung Ronald.

Menguatkan hal tersebut, Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi menambahkan, pihaknya akan terus mendorong upaya untuk meningkatkan inklusi dan literasi  masyarakat Indonesia. Namun, tantangan terbesar sektor pendanaan bersama alias peer-to-peer lending adalah isu pinjol ilegal.

“Secara agregat pinjaman yang sudah disalurkan per Oktober 2021 mencapai Rp272,4  triliun. Dengan angka ini, masih ada kebutuhan pendanaan yang mencapai Rp1.600 triliun yang belum dapat  terlayani. Artinya, potensi fintech pendanaan bersama masih terbuka lebar. Mengingat hal ini, AFPI akan turut melakukan reformasi terhadap layanan pengaduan menjadi semakin responsif, serta menambah komponen  sumber daya manusia (SDM) internal, terutama berkaitan pengawasan kode etik,” ungkap Adrian.  

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir menambahkan, selama BFN dan IFS yang merupakan kolaborasi BI,  OJK, AFTECH, AFSI, dan AFPI ini, telah berlangsung lebih dari 111 kegiatan virtual yang terdiri dari webinar,  IG Live, dan podcast dengan lebih dari satu juta partisipasi aktif masyarakat yang menonton dan mengikuti  aneka kegiatan tersebut. Pandu menilai, BFN dan IFS ini dapat menjadi titik awal yang baik untuk  memperlihatkan perkembangan digital di Indonesia menuju G20 yang akan dilangsungkan pula di Bali di 2022  mendatang. 

“Terima kasih untuk BI dan OJK yang telah menghubungkan ketiga asosiasi fintech di Indonesia. Dengan  kolaborasi, ternyata kita dapat membuat acara dengan sangat besar. Acara ini sangat bagus untuk menjadi  permulaan bagi perhelatan G20 tahun depan. Kita dapat menunjukkan kepemimpinan dan sinergi di bidang  digital melalui acara ini dengan baik. Semoga BFN dan IFS tahun 2022 lebih besar lagi dengan capaian yang  lebih baik untuk mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia,” tutup Pandu.