Repdem Sambangi Fraksi PDIP Laporkan Pelecehan Seksual di SPI Malang

Sementara itu, lanjut Irfan, SMA SIP sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menerapkan pendidikan bermodel “boarding school” perlu mendapat perhatian serius dari instansi negara. Utamanya, yang berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan.

Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginvestigasi serta mengevaluasi kegiatan belajar mengajar (KBM) yang diterapkan di dalam SMA SIP tersebut.

"Agar model KBM yang diterapkan dapat memberikan perlindungan anak, serta menghindari terjadi eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap para siswi. Terlebih Repdem mendapatkan informasi bahwa para siswi bersekolah di SMA SPI secara gratis dengan bersyaratkan berlatar-belakang dari masyarakat ekonomi tidak mampu," jelas Irfan.

Irfan mengatakan, Repdem mengapresiasi setiap anggota masyarakat maupun badan hukum nirlaba yang berinisiatif menyelenggarakan pendidikan gratis kepada warga tidak mampu.

Namun, kata dia, negara juga perlu mengawasi secara ketat agar penyelenggaraan kegiatan pendidikan gratis tidak disertai dengan praktik eksploitasi ekonomi, apalagi seksual.

"Kepada Komisi III DPR RI, melalui Fraksi PDI Perjuangan, Repdem memohon agar DPR RI dapat memberikan perhatian secara khusus terhadap penanganan kasus SPI ini. Sebab terdapat potensi adanya aspek non hukum yang dapat menjadikan penanganan kasus pelecehan seksual di SMA SPI tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ungkap Irfan.