Buat yang Mau Maju di Pilpres 2024: Kita Ingin Pemimpin yang Cerdas Sempurna dan Utuh!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro blak-blakan mengatakan, bahwa kemerdekaan Indonesia yang sudah menyentuh 76 tahun harus menjadi starting point estafet kepemimpinan.

Dalam diskusi yang digelar KedaiKopi bertajuk ‘Survei Opini Publik Menuju 2024’, Siti Zuhro mengatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pemimpin sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Jadi, kita ingin pemimpin yang cerdas sempurna dan utuh. Tidak sekadar otak encer saja, akan tetapi dia menjadi pemimpin visioner dan punya empati tinggi," jelas Siti Zuhro, Minggu (19/12).

Terlebih lagi, menurut Siti Zuhro, indeks kesengsaraan masyarakat Indonesia tinggi dan masih banyak yang memiliki pendidikannya rendah.

Baca Juga: Mantap! Jika Nasdem Berkoalisi dengan 2 Partai Ini Kemungkinan Bisa Membentuk Kekuatan Besar di 2024

Siti Zuhro juga mengaku setuju apabila Indonesia dipimpin oleh calon dari sektor kepala daerah yang telah melalui berbagai rintangan untuk bisa menjadi pemimpin nasional.

"Kita inginkan gubernur yang sukses dan tidak hanya pencitraan, punya kans untuk ikut ke nasional. Inilah proses top down atau bottom up yang bertemu di nasional," ucapnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan bahwa kemungkinan presidential threshold nol persen bisa dikabulkan juga sangat baik.

Pasalnya, sudah ada berbagai tekanannya sudah dari berbagai penjuru terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden ini.

"Tidak tertutup kemungkinan juga PT nol persen, bisa dijadikan 5 persen atau 10 persen maksimal bisa berubah. Karena ini sudah menjalar ke mana-mana," lanjutnya.

Siti Zuhro juga mengatakan, bahwa secara logika, hukum, teori, dan empirik, pemberlakuan presidential threshold kurang bagus.

Baca Juga: Bursa Cagub DKI Jakarta: Posisi Anies Baswedan 'Terancam' oleh Sosok Ini, Peluang Anaknya Jokowi?

"Jadi, Insyaallah Pemilu 2024 ini akan diikuti oleh calon-calon yang tahu permasalahan. Sehingga, partai politik tidak membangun dinasti atau maintaining power untuk alasan yang sangat privat," tandansya.(*)