Pengamat Militer Minta Pecat dan Hapus Pensiun Oknum TNI yang Buang Jasad 2 Sejoli Ke Sungai

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mendukung langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menindak tegas tiga oknum prajurit TNI yang membuang jasad dua sejoli korban tabrak lari ke sungai. Menurut Nuning, sapaan akrab Susaningtyas, langkah Andika tersebut sangat tepat.

Tiga oknum prajurit yang dimaksud adalah Kolonel Infanteri P, Kopral Dua DA, dan Kopral Dua Ahmad. Ketiganya membuang jasad Handi Harisaputra (17) dan Salsabila (14), yang tertabrak di Nagrek, Bandung, Jawa Barat, ke sungai di Sungai Serayu, Jawa Tengah (Jateng). Ketiga oknum prajurit tersebut telah ditahan dan dalam proses hukum.

Baca Juga: KSAD Dudung Dibuat Geram karena Perilaku Keji 3 Anak Buahnya: di Luar Batas Kemanusiaan

Nuning menyatakan, meskipun belum diketahui motif yang melatarbelakangi tiga oknum prajurit ini membuang jasad Handi dan Salsabila, kasusnya tetap harus dibongkar dan ditangani secara tegas. "Kita harus apresiasi perintah Panglima TNI untuk menindak tegas Kol P dan dua bintara yang bersamanya," ucap mantan Anggota Komisi I DPR ini.

Menurut Nuning, TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara tentu tidak dibenarkan melakukan tindakan seperti ulah tiga oknum tadi. Kasus ini pun harus menjadi alasan peninjauan kembali proses Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) seseorang untuk naik pangkat. Selain IQ-nya harus bagus, psikologis seseorang yang mau naik pangkat juga harus baik.

"Hal penting lain, Wanjakti dapat disertai peningkatan kualitas test psikologi, selain tentunya peningkatan pendidikan di bidang intelijen, IT, serta berbagai keilmuwan lain yang berkaitan dengan kemiliteran. Peningkatan kualitas EQ dan kepribadian juga sangat penting," terangnya.

Baca Juga: Memanas! Giring Ditantang Debat Live oleh Seorang Komisaris, Disebut Berotak Sedikit dan Pecundang

Terakhir, Nuning berbicara mengenai sanksi yang pantas untuk ketiga oknum TNI tadi. Menurutnya, pemecatan saja tidak cukup.

"Sebaiknya bukan saja pemecatan, tetapi juga haknya dihapus seperti pensiun dan tunjangan-tunjangan lainnya. Agar menimbulkan efek jera bagi yang lain," tutupnya.