Pintek Sediakan Solusi bagi Pelaku Usaha/UKM Pendidikan yang Terkendala Akses Permodalan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Potensi bisnis dalam sektor pendidikan menjadi bisnis yang menjanjikan, bahkan bisa menghasilkan keuntungan besar jika bisa mendapatkan supply barang di bidang pendidikan dan mampu memasarkan dengan baik. Proses pemenuhan kebutuhan pendidikan didukung dengan adanya program digitalisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menghadirkan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).

SIPLah telah membantu pertumbuhan bisnis pelaku usaha/UKM pada sektor pendidikan di Indonesia sehingga adanya tren peningkatan. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penyedia kebutuhan pendidikan yang bergabung dengan SIPLah Telkom (https://SIPLahtelkom.com/) yang merupakan salah satu e-commerce SIPLah resmi, yang dioperasikan oleh PT Telkom.

Baca Juga: Raih Pendanaan Seri A 7 Juta Dolar, Pintek Fokus Tingkatkan Pendidikan dan UMKM

"SIPLah Telkom sejak awal hadir dengan tujuan untuk mempermudah akses para pelaku usaha/UKM pendidikan di Indonesia khususnya pada bidang pengadaan barang dan jasa sekolah. Kami telah melihat adanya peningkatan tren secara positif dengan terus meningkatnya transaksi yang terjadi dan jumlah penyedia kebutuhan pendidikan yang bergabung di dalamnya," kata Dwi Meidianty, tim bisnis SIPLah Telkom, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/12/2021).

Hingga saat ini, lanjut Dwi, ada sekitar lebih dari 20.000 penyedia kebutuhan pendidikan dengan jutaan produk yang dijual secara variatif, sudah bergabung bersama SIPLah. Hal ini menunjukkan bahwa ada keuntungan potensial yang dapat dicapai ketika para pelaku usaha/UKM Pendidikan mau beralih dari cara konvensional dan bergabung dengan mitra SIPLah.

Namun, seiring meningkatnya transaksi yang terjadi di SIPLah, masih ada tantangan yang perlu dihadapi bagi para pelaku usaha/UKM pendidikan dalam mengembangkan usahanya, terlebih masalah akses permodalan. Hal ini didukung oleh riset Pintek di bulan Juli 2021 pada lebih dari 80 pelaku usaha/UKM pendidikan, ada sekitar 69 persen UKM Pendidikan membiayai usahanya mengandalkan pendanaan pribadi untuk modal dan operasional perusahaannya. Selain itu, dari 80 lebih pelaku usaha/UKM pendidikan, 57 persen mengatakan memiliki kesulitan dalam mendapatkan pendanaan selama dua tahun terakhir setidaknya 1- 2 kali.

Tommy Yuwono, Co-Founder dan Direktur Utama Pintek, menyebut bahwa akses permodalan menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha/UKM pendidikan di Indonesia, adanya kekurangan informasi menjadi hambatan karena UKM biasanya tidak masuk audit lembaga keuangan konvensional.

"Terlebih lagi, sekolah melakukan pesanan barang harus menyediakan di awal dan baru sekolah membayar sehingga memang membutuhkan modal yang besar. Oleh karena itu, sejak awal tahun 2021, kami memfokuskan strategi bisnis untuk pendanaan bagi pelaku usaha/UKM Pendidikan," terang Tommy.

Melalui program SIPLah, Pintek terus berkomitmen untuk menjadi salah satu roda penggerak pendidikan di Indonesia dengan mengajak para pelaku usaha/UKM pendidikan mengembangkan potensi bisnis yang lebih optimal melalui proses digitalisasi.

"Dengan inovasi pembiayaan yang kami miliki, kami berharap dapat mendorong semangat pelaku usaha/UKM pendidikan untuk dapat mengembangkan bisnisnya, secara khusus di masa pandemi ini, di mana sebagian pelaku usaha/UKM pendidikan yang menghadapi kesulitan dapat memperoleh alternatif solusi keuangan. Kami percaya bahwa pada tahun 2022, sektor pelaku usaha/UKM pendidikan akan makin berkembang dengan terus meningkatnya literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi," tambah Tommy.

Dwi Meidianty, tim Bisnis SIPLah Telkom, juga menambahkan, "Di tengah pandemi Covid-19, akses pendanaan untuk pelaku usaha/UKM pendidikan menjadi lebih krusial lagi untuk memastikan mereka dapat tetap bertahan dan mengembangkan bisnisnya. Kami berharap di tahun depan, pelaku usaha/UKM yang mengalami hambatan dalam mengembangkan bisnisnya karena permasalahan modal dapat lebih memanfaatkan layanan pinjaman P2P, tentunya harus resmi terdaftar dan diawasi OJK sebagai solusi mengisi celah pembiayaan yang tidak dapat disediakan oleh layanan perbankan, sehingga dapat memaksimalkan potensi bisnis yang ada pada sektor UKM pendidikan."