DKTJ Terima 756 Aduan Terkait Moda Transportasi, Reaktivasi Transjakarta jadi yang Tertinggi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DKTJ) menerima 756 pengaduan dari masyarakat terkait moda transportasi di DKI Jakarta selama 2021. Aduan diterima melalui sejumlah platform seperti Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook, hingga diskusi langsung dengan DKTJ.

Ketua DKTJ Haris Muhammadun mengungkapkan reaktivasi trayek bus Transjakarta yang nonaktif sejak awal pandemi menjadi aduan yang paling banyak diterima oleh DKTJ.

Baca Juga: Perhatikan, Ini Jam Operasional Baru Transjakarta Selama Nataru

"Pengaduian ini menjadi yang paling besar dan langsung kita tindaklanjuti ke Transjakarta. Alhamdulillah sejak semester dua jalur koridor maupun nonkoridor seperti dari Ciputat, Cileungsi, dan Bekasi sudah mulai diaktifkan," kata Haris saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (29/12/2021).

Aduan terbanyak selanjutnya adalah mengenai kemacetan di jalan protokol DKI Jakarta dan perbatasan kota. Hal ini disebabkan penggunaan kendaraan pribadi yang kian meningkat lantaran adanya relaksasi PPKM.

Ketiga, lamanya headway yang akhirnya menyebabkan penumpukan penumpang di halte atau stasiun. Pengguna transportasi mengeluhkan waktu tunggu armada transportasi yang cukup lama, ketidakjelasan mengenai informasi kedatangan, serta informasi di PIS dan aplikasi yang tidak sesuai.

Kemudian, masyarakat mengeluhkan kurang optimalnya penerapan jaga jarak dalam moda transportasi publik akibat penumpukan penumpang.

"Anggota DKTJ melakukan investigasi langsung, yang harusnya kapasitas masih 70% ternyata sudah 100%. Jadi, kami mendorong Transjakarta untuk mengeoperasikan kendaraan dengan jumlah normal karena sebelumnya masih pakai SOP Covid-19," jelas Haris.

Selanjutnya, kesadaran penerapan protokol kesehatan dari awak angkutan umum reguler juga menjadi sorotan oleh masyarakat. Pasalnya, awak angkutan umum reguler kerap kali tidak menggunakan masker dan membiarkan jumlah penumpang melebihi kapasitas sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang.

Kebijakan terkait operasional transportasi publik dan perubahan jam layanan yang sering kali berubah menjadi hal selanjutnya yang banyak diadukan oleh masyarakat. Publik mengeluhkan penyebaran informasi yang tidak merata sehingga membuat masyarakat kebingungan.

Lalu, laporan selanjutnya adalah kenaikan tarif angkutan umum reguler secara sepihak akibat pengaruh dari kebijakan physical distancing. Aduan berikutnya adalah maraknya parkir liar di pinggir jalan yang kerap menyebabkan gangguan pada arus lalu lintas.

Praktik calo tiket angkutan bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang masih marak terjadi di sejumlah terminal besar di Jakarta juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Aduan terakhir adalah pro kontra keberadaan jalur sepeda yang dianggap tidak esensial dan hanya menambah kepadatan oleh sebagian masyarakat.