Aliansi Militer Pimpinan Rusia Kirim Pasukan Penjaga ke Kazakhstan

Sebuah aliansi militer yang dipimpin Rusia akan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Kazakhstan.

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan yang saat ini menjabat sebagai pimpinan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) mengatakan, organisasi mempertimbangkan ancaman terhadap keamanan nasional dan kedaulatan Kazakhstan.

Baca Juga: Rusia Peringatkan Soal Intervensi Asing di Kazakhstan

"Dewan Keamanan CSTO memutuskan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Kazakhstan, untuk menstabilkan kondisi di Kazakhstan," ujar Pashinyan, dilansir Anadolu Agency, Kamis (6/1/2022).

Sebelumnya, Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, meminta bantuan CSTO untuk membantu mengatasi kerusuhan di negaranya. Dia menggambarkan kerusuhan itu sebagai ancaman teroris. Organisasi CSTO adalah aliansi militer yang menyatukan enam bekas republik Soviet termasuk Rusia.

Aksi protes pecah pada Minggu (2/1/2022), ketika pengemudi di Kota Zhanaozen di wilayah Mangystau yang kaya minyak, menggelar demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar gas cair (LPG) secara besar-besaran. Aksi protes kemudian menyebar ke Kota Aktau.

Protes juga terjadi di kota-kota barat, seperti Atyrau, Aktobe dan Oral, yang dikenal memiliki cadangan minyak dan gas alam. Aksi protes menyebar luas ke kota-kota lain di Kazakhstan, dan berubah menjadi demonstrasi publik.

Saat protes menyebar ke seluruh negeri, Tokayev mengumumkan keadaan darurat di kota Almaty dan wilayah Mangystau dari 5-19 Januari untuk menjaga keamanan publik.  Dia juga memberlakukan jam malam di Almaty, yang merupakan bekas ibu kota negara.

Sementara, polisi menggunakan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa. Tindakan polisi tersebut, dibalas dengan lemparan batu oleh pengunjuk rasa sehingga muncul bentrokan antara polisi dan demonstran.

Tokayev menerima pengunduran diri pemerintah dalam dekret presiden.  Kemudian, demonstrasi mencapai tingkat nasional, diikuti keadaan darurat di seluruh negeri. Pemerintah memutuskan untuk memperkenalkan kontrol harga pada LPG, bensin, solar dan produk makanan pokok selama 180 hari.