KPK Akhirnya Buka Suara Soal Adanya Dugaan Unsur Politis dalam Penangkapan Rahmat Effendi

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri membantah adanya tudingan yang menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bermuatan politis.

Dia menegaskan, KPK sangat menjunjung tinggi azas dan norma hukum yang berlaku.

"KPK juga akan memastikan bahwa KPK berpedoman pada azas-azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas," ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Senin (10/1/2022).

Selain itu, menurutnya, KPK juga akan berpedoman pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

"KPK tidak mungkin melakukan tebang pilih dalam melakukan penegakkan hukum pemberantasan korupsi," kata dia.

Ali Fikri juga memastikan KPK akan terus fokus untuk menyelesaikan proses penyidikan dan penuntutnya.

"Sehingga nantinya, majelis hakim lah yang akan memutus sesuai kewenangan dan independensinya," terang dia.

Dirinya turut menyerahkan pihak-pihak yang diciduk dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Kota Bekasi kepada majelis hakim untuk membuktikan bersalah atau tidak.

"Oleh karena itu, KPK sekali lagi mengajak seluruh pihak untuk terus optimis dan saling bahu-membahu dalam ikhtiar baik kita bersama mewujudkan Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bebas dari korupsi," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Rahmat Effendi cs berhasil ditangkap dan ditahan KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.