Larangan Ekspor Batu Bara Dicabut, Suara PKS Lantang Banget: Pemerintah Mencla-mencle!

Pembatalan kebijakan larangan ekspor batu bara mulai Rabu, 12 Januari 2022, menandakan Pemerintah tidak mempunyai dasar argumentasi yang kuat dalam membuat keputusan. Akibatnya baru 10 hari kebijakan larangan ekspor itu diberlakukan kini harus dibatalkan. 

Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, kepada media Selasa, 11/1/2022. 

Baca Juga: Mardani PKS Buka-Bukaan Soal Potensi Pembangunan Ibu Kota Baru Terbengkalai

Mulyanto menambahkan sebelum membuat kebijakan strategis harusnya Pemerintah membuat kajian komprehensif agar ketika kebijakan tersebut diberlakukan dapat diterima dengan baik. 

"Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus akurat jangan sekedar gertak sambal, yang akhirnya mudah di lobby pengusaha.

Faktanya baru sepuluh hari sejak ditetapkan pelarangan ekspor batu bara ini, kebijakan tersebut sudah dicabut kembali. Ini kan jadi terkesan kebijakan yang mencla-mencle dan tidak berwibawa," kata Mulyanto. 

Mulyanto menyebut kebijakan yang diambil harusnya berbasis data komprehensif baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penyediaan batubara.

Karena berdasarkan fakta di lapangan, yang nakal bukan hanya sebagian pengusaha batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO dan tetap nekat mengekspor batubara, tetapi juga manajemen pengadaan batubara di sisi PLN.