Kelola Ruang Laut, KKP Alokasikan Budget Rp378 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan anggaran Rp378 miliar untuk mengebut realisasi program unggulan tata kelola ruang laut tahun ini dengan menerapkan prinsip ekonomi biru.

Sejumlah program unggulan pun telah disiapkan diantaranya meningkatkan nilai investasi di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan perizinan berusaha di subsektor pengelolaan ruang laut seperti penanaman modal asing di pulau-pulau kecil.

Berikutnya reklamasi, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), sumber daya nonhayati atau nonkonvensional, pengusahaan pariwisata alam dan perairan di kawasan konservasi serta pemanfaatan jenis ikan.

Selain kegiatan berusaha, melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL), KKP juga bakal menggarap beberapa proyek percontohan untuk pengembangan ekonomi biru yakni penataan kawasan Teluk Ekas Lombok Timur NTB untuk budidaya lobster dan penataan kawasan Sumba Timur dan Maluku Tenggara untuk budidaya rumput laut.

Selanjutnya penataan kawasan pelabuhan perikanan di Pantai Selatan Pulau Jawa dan pengembangan wisata bahari premium di kawasan konservasi Pulau Momparang, Belitung Timur.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari mengatakan dari target perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6 miliar di tahun 2022, diprediksi akan tercapai PNBP sebesar Rp50 miliar.

“Tahun 2022 telah disiapkan anggaran sebesar Rp378 miliar, selain untuk mengimplementasikan program unggulan juga untuk menjalankan program-program prioritas subsektor pengelolaan ruang laut lainnya,” ungkap Tari.

Dalam penataan ruang laut, KKP menargetkan secara akumulatif 31 dokumen zonasi dapat rampung dan ditetapkan. Sedangkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan jenis ikan, KKP menargetkan 2 juta hektare penambahan luas kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sehingga total penetapan menjadi 15,8 juta hektare, dengan 13,8 juta hektare kawasan ditargetkan dikelola secara efektif. Untuk perlindungan jenis ikan, KKP siap mengelola 16 jenis ikan dilindungi.