Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengklaim sepanjang 2021 telah melakukan sebanyak 11.628 pengawasan dengan 16.560 rekomendasi. Kontribusi hasil pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap keuangan negara sebesar Rp54,3 triliun.
“Sepanjang tahun 2021 BPKP berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp6,4 triliun, efisiensi pengeluaran negara atau daerah Rp44,1 triliun, dan optimalisasi pendapatan negara atau daerah Rp3,8 triliun,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, kemarin.
Ateh menyebut, kontribusi pengawasan yang dilakukan BPKP tahun 2021 tersebut berdasarkan cakupan pengawasan di 84 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, 514 pemerintah kabupaten/kota, 237 BUMN, 30.199 BUMD/Des, dan 2.980 BLU/BLUD.
Menurutnya, fokus pengawasan yang dilakukan BPKP sepanjang 2021 terdiri dari PEN, penanganan Covid, dan bantuan sosial.
Sebagai contoh, selama dua tahun terakhir BPKP konsisten dalam melakukan pengawalan terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang di dalamya termasuk menilai kewajaran harga Real Time Swab PCR maupun antigen.
“Kita juga melakukan pengawasan terhadap distribusi dan pelaksanaan vaksinasi agar dapat tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel,” ujarnya.
Di tahun 2022 BPKP memiliki Agenda Prioritas Pengawasan (APP) nasional sebanyak 29 tema yang dirinci ke dalam 99 topik pengawasan, serta APP daerah sebanyak 8 tema dan 68 topik. “Mari kita bahu-membahu mengawal akuntabilitas keuangan negara,”pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar
Tag Terkait:
