MI5: Partai Komunis China Susupi Parlemen Inggris

Warta Ekonomi, London -

Dinas intelijen domestik Inggris, MI5, memperingatkan kepada anggota parlemen bahwa Partai Komunis China telah mempekerjakan seorang wanita untuk memberikan pengaruh kepada parlemen. MI5 mengirimkan peringatan dan foto seorang wanita bernama Christine Lee yang diduga terlibat dalam kegiatan campur tangan politik di Inggris atas nama Partai Komunis China.

Ketua House of Commons Lindsay Hoyle mengedarkan peringatan MI5 kepada anggota parlemen. Hoyle mengatakan, MI5 menemukan bahwa Lee telah memfasilitasi sumbangan keuangan kepada politisi, dengan dana yang berasal dari warga negara asing di Hong Kong dan China. Hoyle mengatakan, Lee telah menjalin hubungan untuk Partai Komunis China dengan anggota parlemen saat ini dan calon anggota parlemen.

Baca Juga: Presidensi G20 Indonesia Jangan Sampai Terpengaruh China Vs AUKUS

BBC melaporkan, salah satu anggota parlemen yang didanai oleh Lee adalah Barry Gardiner dari Partai Buruh. Gardiner menerima lebih dari 420 ribu poundsterling dalam lima tahun. Gardiner mengatakan, dia selalu melaporkan sumbangan keuangan tersebut kepada dinas keamanan.

"Mereka selalu tahu dan dibuat sadar sepenuhnya oleh saya tentang keterlibatannya dengan kantor saya dan sumbangan yang dia berikan untuk mendanai peneliti di kantor saya di masa lalu," kata Gardiner.

Gardiner mempekerjakan putra Lee sebagai manajer, tetapi dia mengundurkan diri pada Kamis (13/1) lalu. Pemimpin lain yang menerima sumbangan dari Lee adalah pemimpin Demokrat Liberal, Sir Ed Davey. Dia menerima sumbangan sebesar 5.000 poundsterling ketika dia menjadi menteri energi. Dia mengatakan, uang itu diterima oleh asosiasi lokal.

Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel mengatakan, perilaku Lee saat ini di bawah ambang batas kriminal. Namun, Patel mengatakan, dengan mengeluarkan peringatan, pemerintah dapat memperingatkan anggota parlemen tentang upaya Lee untuk memengaruhi mereka secara tidak patut.

"Sangat memprihatinkan bahwa seorang individu yang bekerja atas nama Partai Komunis China telah menargetkan anggota parlemen," ujar Patel.

Lee adalah pendiri firma hukum, yang memiliki kantor di London dan Birmingham. Dalam situsnya, firma hukum itu mencantumkan salah satu peran firma sebagai penasihat hukum untuk kedutaan besar China di Inggris

Kantor firma hukum Lee menolak untuk memberikan komentar terkait peringatan MI5. Sementara Kedutaan Besar China di London mengatakan, China tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain.

"Kami tidak perlu dan tidak pernah berusaha 'membeli pengaruh' di parlemen asing manapun. Kami dengan tegas menentang tipuan pencemaran nama baik dan intimidasi terhadap komunitas Tionghoa di Inggris," demikian pernyataan Kedutaan Besae Cina di London.

Mantan pemimpin Partai Konservatif yang telah diberi sanksi oleh China karena menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, Ian Duncan Smith, menyerukan pembaruan mendesak dari pemerintah tentang masalah ini. Dia mempertanyakan mengapa Lee tidak dideportasi. Dia juga menyerukan pengetatan proses akreditasi bagi orang-orang yang mendapatkan akses ke parlemen.

Lee terdaftar di bawah firma hukum Christine Lee & Co sebagai warga negara Inggris dalam pengarsipan keuangan dengan Companies House, daftar perusahaan Inggris.

Mantan Menteri Pertahanan Inggris, Tobias Ellwood mengatakan kepada parlemen tentang dugaan aktivitas Lee. "Ini adalah jenis gangguan zona abu-abu yang sekarang kami antisipasi dari China," ujar Ellwood.

Hubungan Inggris dengan China telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai masalah, termasuk campur tangan kebijakan China atas Hong Kong dan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Tahun lalu MI5 mendesak warga Inggris untuk memperlakukan ancaman mata-mata dari Rusia, China, dan Iran dengan kewaspadaan terorisme.

Mata-mata Inggris mengatakan, China dan Rusia berusaha mencuri data sensitif komersial dan kekayaan intelektual serta ikut campur dalam politik domestik dan menabur informasi yang salah.

Pada tahun lalu, duta besar China untuk Inggris dilarang menghadiri acara di parlemen karena Beijing memberlakukan sanksi terhadap anggota parlemen yang menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. China menjatuhkan sanksi pada sembilan politisi Inggris pada Maret tahun lalu karena menyebarkan kebohongan dan disinformasi atas perlakuan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.