Bulog Pastikan Stok Beras Aman Hingga Triwulan I 2022

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) memastikan pasokan dan stok beras nasional aman hingga triwulan I 2022. Kepastian tersebut menyusul beras petani yang akan diserap dalam periode tersebut sebanyak 4,14 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, meminta masyarakat tak perlu khawatir kekurangan stok beras.

Baca Juga: Kejar Produksi Beras, Mentan Ingatkan Pentingnya Antisipasi Dampak Iklim

"Produksi terjadi di bulan Februari hingga Maret 2022. Ini dengan asumsi bahwa surplus produksi adalah sasaran utama penyerapan Bulog. Maka, potensi beras yang dapat diserap pada masa Triwulan I/2022 sebanyak 4,14 juta ton beras," ujar Budi dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (17/1/2022).

Budi mengatakan, 4,14 juta ton beras tersebut ideal untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan yang menjadi produsen beras terbesar selama Triwulan I/2022 adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan.

"Diperkirakan provinsi ini menjadi produsen terbesar beras selama bulan Januari sampai Maret 2022," ujarnya.

Selain itu, Budi juga merencanakan pengadaan komoditas pangan lainnya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan komersial di perusahaan dan kemampuan penjualan.

"Bulog akan melaksanakan stabilisasi harga di tingkat hilir dengan melakukan kegiatan KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) dan kegiatan komersial melalui penjualan beras komersial dan komoditas pangan lainnya selain beras," ungkapnya.

Untuk itu, Budi menyatakan bahwa dirinya bersama jajaran Bulog akan berkomitmen menjaga ketahanan pangan nasional.

"Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan terutama dalam mendorong terciptanya kebijakan pangan terintegrasi dari hulu sampai hilir demi wujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di negeri ini," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, jumlah ketersediaan beras hingga akhir 2021 mencapai 1.002.771 ton yang terdiri atas 987.157 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 5.614 ton beras komersial.