Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pengamat: Ulah Loyalis Merupakan Salah Satu Tanda Bobroknya Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi

Pengamat: Ulah Loyalis Merupakan Salah Satu Tanda Bobroknya Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi Kredit Foto: Antara/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti menyoroti pemberantasan korupsi di Indonesia terkait langkah Ketua Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer.

Seperti diketahui, sebelumnya Immanuel melaporkan Dosen UNJ Ubedilah Badrun yang merupakan pelapor dua anak Presdien Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep.

Menurutnya, tindakan Immanuel tersebut sama saja tidak mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia.

“Lihat saja, UU KPK direvisi, beberapa menterinya ditangkap, lalu ada pelaporan balik atas mereka yang melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi,” ujar Ray dilansir dari GenPI.co, Selasa (18/1).

Ray menduga bahwa hal tersebut merupakan sinyal kuat bahwa upaya pemberantasan korupsi di era kedua Presiden Jokowi sangat ambruk.

Baca Juga: Soal Pelapor Anaknya Jokowi ke KPK, PDIP Singgung Latar Belakang Ubed dan Siap Melakukan...

“Upaya itu tidak lebih dari sekadar ucapan basa-basi. Tidak ada langkah konkret di lapangan,” ucapnya.

Bahkan, menurutnya, PP No 43 tahun 2018 tentang partisipasi dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak terlaksana dengan baik.

“Contohnya PP no 43 tahun 2018 ini memang mandul di lapangan. Bahkan, kami seperti dibelakangi oleh salah satunya pendukung Presiden Jokowi,” tuturnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Immanuel melaporkan Ubedilah terkait laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret nama dua anak Jokowi.

Menurut Immanuel, hal tersebut dilakukan agar tidak menjadi preseden buruk kepada masyarakat ketika seorang dosen melecehkan anak kepala negara. (*)

Baca Juga: Ada "Banteng" di DPR Buat Gaduh, Orang PDIP Blak-blakan: Dapat Melukai Perasaan Masyarakat Sunda!

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel: