Ciri-Ciri Menteri yang Minta Setoran Rp40 M Terkuak, Nggak Nyangka! Benar-Benar Nggak Nyangka...

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkpolhukam) Mahfud MD membuat pernyataan yang menghebohkan. Ia menyebut jika ada menteri yang meminta Rp40 miliar kepada anak buahnya.

Isu ini pertama kali muncul setelah Mahfud berbicara secara gamblang pada program Aiman Kompas TV yang ditayangkan pada Selasa (11/1/2022). Teka-teki siapa Menteri yang meminta setoran dari Dirjen sebesar Rp40 miliar sedikit terkuak.

Mahfud memberikan bocoran bahwa menteri tersebut sudah tidak berada di kabinet. Akan tetapi, hingga saat ini Mahfud belum juga mengungkap siapa sosok Menteri dan Dirjen yang dimaksud.

Seiring waktu berjalan dalam periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat dua nama-nama menteri yang telah ditendang dari kabinet yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

Baca Juga: "Nyanyian" Mahfud MD Baru-baru Ini Ikut Direspons Fahri Hamzah: Bapak Apa Kabar?...

Edhy merupakan terdakwa suap terkait pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster (BBL) dengan vonis sembilan tahun hukuman penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp400 juta yang dapat diganti pidana kurungan selama enam bulan.Sementara Juliari divonis hukuan 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta atas kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Tanah Air.

Mahfud mengungkapkan, dirinya pernah didatangi seorang Dirjen yang mundur dari salah satu Kementerian. Alasan Dirjen itu, kata dia, karena dimintai setoran oleh pimpinannya yakni salah seorang menteri.

Tanpa menyebut nama Dirjen dan Menteri yang dimaksud, Mahfud lalu menyebut besaran setoran yang diminta.

"Pak, saya disuruh nyetor, disuruh cari uang Rp40 miliar dari kedirjenan saya ini. Karena mengurusi perizinan-perizinan," seru Mahfud yang menirukan ucapan Dirjen tersebut.

Ada beberapa Dirjen yang pernah mengundurkan diri bahkan dipecat, salah satunya ialah eks Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulfikar Mochtar.

Selanjutnya, ada nama Ronny Sompie, eks Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dan yang terakhir ada nama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ardian Noervianto.

Sampai berita ini ditulis, dari ketiga sosok itu belum dapat dipastikan apakah ada kaitannya dengan pernyataan Mahfud, serta belum ada pernyataan lebih lanjut.

Namun, Adib Miftahul selaku Direktur Eksekutif Kajian Politik justru menyebut Mahfud halu alias mengada-ada, bahkan dianggap membuat gaduh stabilitas politik.

"Jika tak bisa dibuktikan mengakibatkan stabilitas politik gaduh tak baik terutama jelang tahun panas politik. Harusnya Menkopolhukam sebagai representasi negara mencontohkan bagaimana membuat iklim politik teduh dan sejuk. Ini malah memantik situasi yang cenderung panas. Maka ada apa di balik statement Menkopolhukam ini?" pungkas Adib.