Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). | Kredit Foto: Antara/Hiro
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan PDIP memiliki nama yang dinilai layak untuk memimpin IKN.
Nama itu adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).
Usulan PDIP agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) terus menuai reaksi.
Sebelum PPP, PKS juga telah menyatakan penolakan kepada Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama ini sebagai Kepala Otorita IKN baru di Kaltim.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyarankan Presiden Jokowi untuk tidak memilih Ahok jadi kepala otorita Ibu Kota baru itu.
“Kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya pilih orang yang berintegritas,” kata Mardani, Jumat (28/1/2021).
Ia meminta orang nomor satu di Indonesia itu untuk memilih kepala otorita IKN orang yang tidak pernah membuat gaduh publik.
“Usahakan jangan yang menimbulkan kegaduhan politik karena sayang energi bangsa terbuang untuk energ yang tidak perlu,” ucap Mardani.
Anggota Komisi II DPR RI itu juga berharap pembangunan IKN untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
