Kemendagri Giatkan Soliditas Pencegahan Covid-19 Melalui PPKM Mikro dan Posko Desa

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) giatkan soliditas pencegahan penularan Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan posko desa. Terlebih, kasus positif Covid-19 dalam seminggu terakhir ini mengalami peningkatan. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, lonjakan penularan Covid-19 perlu diwaspadai dari tingkat paling bawah, yakni di tingkat desa. Dia pun mengimbau agar sejumlah langkah strategis penanganan Covid-19 perlu dilakukan. Apalagi keberadaan varian Omicron saat ini ikut menambah kekhawatiran masyarakat. 

Baca Juga: Kemendagri Dorong Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut dia, gubernur perlu memastikan pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19. Beberapa kegiatan itu di antaranya dengan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 dan mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan bupati/wali kota, perlu memastikan terlaksananya program percepatan penanganan dan pengendalian Covid-19 di tingkat desa. Seperti optimalisasi peran posko desa secara efektif dan efisien dengan menguatkan fungsi tim pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung, termasuk soal dukungan anggaran. 

“Bagi desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APB-Desa untuk segera menetapkan APB-Desa dengan memperhatikan kebijakan penggunaan dana desa sesuai ketentuan dengan memperhatikan pengalokasian anggaran paling sedikit 8 persen untuk upaya penanganan Covid-19 di desa,” kata Yusharto dlaam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Lanjut dia, sebagai contoh kegiatan penanganan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait disiplin protokol kesehatan untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan. Selain itu, penyemprotan disinfektan jika diperlukan, dan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di tempat umum.

Selain itu, lanjut dia, kegiatan pendataan terhadap penduduk rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya.

"Dalam kegiatan ini juga disiapkan ruang isolasi desa apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Termasuk di dalamnya penyediaan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19," ujar dia.

“Soliditas seluruh elemen pemerintahan hingga level desa mengikuti arahan yang sudah ditetapkan akan menekan penularan Covid-19 utamanya Omicron yang menyebar empat kali lebih cepat dari varian Delta. Sehingga mohon kerja sama dan kekompakan semua pihak menguatkan peran PPKM Mikro dan Posko Desa di setiap wilayah,” imbuh Yusharto. 

Sementara itu, sesuai perkiraan puncak lonjakan akan terjadi pada minggu ketiga atau keempat bulan Februari. “Kalau dilihat dari angka, Indonesia menduduki peringkat ke-18. Dilihat secara statistik sejak 31 Januari, jumlahnya meningkat menjadi 300 persen,” ujarnya. 

Untuk diketahui, rapat monitoring ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah terkait peningkatan kasus Covid-19. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut pascaterbitnya Surat Nomor 140/0676/BPD tanggal 7 Februari 2022 kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota terkait percepatan penanganan dan pengendalian Covid-19 di desa.