Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gubernur Tegaskan Anggap Jilbab Tak Wajib untuk Muslimah

Gubernur Tegaskan Anggap Jilbab Tak Wajib untuk Muslimah Kredit Foto: Unsplash/Elin Tabitha
Warta Ekonomi, New Delhi -

Aturan larangan jilbab dan pakaian keagamaan lainnya di dalam perguruan tinggi di Karnataka memicu beberapa reaksi dari komunitas mahasiswa serta dari para pemimpin politik di seluruh negeri.

Dalam berita baru-baru ini, Gubernur Kerala Arif Khan mengungkapkan pendapatnya tentang larangan jilbab di institusi pendidikan yang sedang marak di negara bagian tersebut, dengan mengatakan bahwa jilbab bukanlah bagian penting dari pakaian bagi wanita Muslim, dan mendesak mereka untuk tetap bersekolah dan kuliah untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Baca Juga: Muslim India Ditindas, MUI Lantang Minta Jokowi Lakukan Ini

“Hijab bukan bagian dari Islam. Jilbab disebutkan tujuh kali dalam Alqur'an, tetapi tidak ada hubungannya dengan aturan berpakaian wanita. Ini adalah konspirasi untuk menghentikan kemajuan gadis-gadis Muslim,"ungkap dia.

Khan menyebutkan bahwa kontroversi jilbab adalah konspirasi untuk menghentikan pendidikan gadis-gadis muslim. Gadis-gadis muslim sedang belajar sekarang dan mencapai apa yang mereka inginkan. 

"Saya akan menyarankan para siswa kembali ke kelas mereka dan belajar,"ujar dia.

Namun pendapat Khan jauh berbeda ketika menyinggung soal sorban yang dikenakan pria penganut sikh. Arif Khan mengklaim membandingkan dengan penganut sikh tidak masuk akal. Dia mengatakan bahwa jilbab tidak diperlukan untuk Islam tetapi sorban wajib untuk Sikhisme.

“Argumen bahwa memakai sorban diperbolehkan untuk Sikh tetapi gadis-gadis muslim tidak diperbolehkan memakai jilbab di dalam kelas adalah tidak masuk akal. Sorban adalah bagian penting dari agama Sikh, namun jilbab tidak disebutkan sebagai bagian penting dari Islam dalam Alquran.  Hijab tidak ada hubungannya dengan Islam. Kata Hijab digunakan tujuh kali dalam Alqur'an tetapi tidak berhubungan dengan aturan berpakaian wanita. Ini terkait dengan purdah yang berarti bahwa ketika Anda berbicara, anda harus memiliki 'purdah' di antaranya," ujar dia.

Khan juga menekankan bahwa wanita bebas mengenakan apa pun yang mereka inginkan, dan harus mematuhi aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh universitas tempat mereka bekerja atau mencari pendidikan.

“Anda bebas mengenakan apa pun yang diinginkan. Tetapi ketika terkait dengan suatu institusi, anda harus mematuhi aturan dan peraturan dan kode berpakaian institusi tersebut,"ujar dia.

Baca Juga: Waduh! Berniat Usulkan Ganjar, Politikus PDIP Ini Minta PAN Berhati-hati

Baca Juga: Asal Muasal Presidential Threshold 20 Persen Gegara Kemenangan SBY di Pilpres 2004, Ini Nih Biang Keroknya

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Muhammad Syahrianto

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: