Pastikan Berjalan dengan Baik, Panja DPR Berencana Evaluasi Program Vaksin Covid-19 

Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin yang dibentuk Komisi IX DPR merencanakan evaluasi pelaksanaan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi Covid-19.

Anggota Komisi XI DPR Netty Prasetiyani mengatakan panja yang baru dibentuk belum melaksanakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mitra kerja Komisi IX DPR serta para pihak terkait lainnya.

“Dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat selama ini, panja akan fokus beberapa tema seperti roadmap vaksinasi, jenis vaksin, vaksin dalam negeri, kadaluarsa hingga vaksin halal," kata Netty dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (14/2/2022). 

Dia menegaskan yang terpenting dari tugas panja adalah memastikan program vaksinasi berjalan dengan baik dan efektif memberikan pelindungan bagi rakyat. 

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengungkapkan bahwa Panja Vaksin akan mempertimbangkan berbagai aspirasi dari masyarakat, terutama dalam penggunaan vaksin halal. 

Sejumlah organisasi masyarakat hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk menggunakan vaksin halal dalam program vaksinasi booster atau dosis lanjutan.

Hal ini mengingat mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dan sudah tidak lagi dalam kondisi darurat. “Kajian dan pertimbangan sudah kami terima dan relevan untuk kami jadikan bahan untuk dipertimbangkan pemerintah," kata Darul saat menerima audiensi Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mendorong pemerintah untuk segera mencukupi ketersediaan vaksin halal sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung beberapa waktu lalu. 

"Komitmen Presiden itu juga harus menjadi komitmen para pembantu presiden di dalam upaya mewujudkan ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan vaksinasi bagi masyarakat, baik vaksinasi primer maupun booster (penguat)," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/2/2022). 

Sementara itu, terkait vaksin Merah Putih yang saat ini tengah dalam uji klinis tahap pertama, bagi Asrorun, menjadi nafas segar di tengah kebutuhan vaksin di Indonesia.

Apalagi, vaksin Merah Putih merupakan hasil pengembangan anak bangsa dan telah mendapat sertifikat halal dari MUI. 

"Ini tanggung jawab pemerintah untuk mengikhtiarkan mengadakan dan memprioritaskan kalau seandainya ada vaksin Covid-19 yang tersedia yang satu halal dan nonhalal, wajib diadakan yang halal," kata dia. 

Namun demikian,  MUI tetap mengajak masyarakat untuk mempertebal protokol kesehatan agar terhindar dari potensi penularan Covid-19. Terlebih, saat ini muncul varian Omicron yang dianggap lebih menular ketimbang varian sebelumnya