Sejahterakan Rakyat, Jokowi Berkomitmen Majukan Tanah Papua

Presiden Joko Widodo memiliki komitmen untuk memajukan Tanah Papua dan menyejahterakan rakyatnya. Hal itu dibuktikan dengan Undang-Undang Otsus dan berbagai kebijakan presiden lainnya.

Hal itu dijelaskan oleh Staf khusus Wakil Presiden RI, Prof Maskuri Abdillah, saat menjadi pembicara secara daring pada Seminar dan Konferensi Pimpinan-pimpinan Gereja Papua yang digelar di Kota Jayapura pada 15-17 Februari 2022.

Baca Juga: Bersikukuh Ibu Kota Provinsi Papua Tengah Nabire, Bupati Paniai: Mayoritas Kepala Daerah Setuju!

"Hal ini dibuktikan dengan afirmasi Otsus Papua, baik sebelumnya UU No 21 maupun perbaruan pada UU Nomor 2 Tahun 2021. Termasuk juga presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020, tentang koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat," ungkap Maskuri Abdillah.

Seminar dan Konferensi pimpinan-pimpinan Gereja Papua merupakan rangkaian Hari Pekabaran Injil (HPI). Dikatakan Abdillah dalam keterangan resminya, Kamis (17/2/2022), gereja sangat berkomitmen untuk terus menjaga kerukunan, menebarkan kedamaian, dan berkontribusi positif dalam pembangunan di Tanah Papua.

"Peran gereja-gereja di Tanah Papua sangat penting dalam memotivasi jemaatnya untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di Tanah Papua," ujarnya.

Dia menuturkan, pertemuan para pimpinan gereja di Papua ini sangat penting untuk membahas segala persoalan di Tanah Papua. "Pertemuan ini penting dilakukan guna mengetahui berbagai persoalan di Papua, mengantisipasi akar masalah, memberikan solusi konkret dan rumusan rekomendasi, serta aksi gereja bagi arah dan pembangunan di Tanah Papua," ungkapnya.

Adapun Ketua PGGP Pendeta Hezkia Rollo mengapresiasi langkah Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin yang telah menggandeng tokoh-tokoh gereja dalam upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua.

"Tuhan ini baik karena menjadikan seorang kiai menjadi Wakil Presiden sehingga kami yang banyak kiai di Papua ini, bersatu dalam satu kesatuan gerak dan kami percaya bahwa pembangunan di Tanah Papua ini akan berjalan dengan damai dan sukacita karena peletak dan pendiri PGGP telah keluar dengan tema sentral 'Jadikan Papua Tanah Damai’,"jelas Pendeta Hezkia.

Menurutnya, apa yang disampaikan dapat didengar, diterima, dan dilakukan. Sebab, apabila tidak dilakukan seperti apa yang diminta pimpinan gereja, masyarakat Papua tidak akan pernah tahu proses pembangunan seperti apa.

"Semua keinginan yang ada di tanah Papua segera dimuat dalam dibentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Wapres maupun Presiden supaya proses pembangunan di tanah Papua melibatkan tokoh agama, termasuk di dalamnya rekomendasi yang akan kami lahirkan dalam konferensi dan seminar ini," ucapnya.

Berdasarkan arahan Staf Khusus Wakil Presiden, menurut dia, hasil rekomendasi dari konferensi ini nantinya akan dikirimkan ke Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta untuk kemudian menjadi pertimbangan keikutsertaan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua.

"Petunjuk dari Prof. Abdillah, hasil dari seminar dan konferensi mampu melahirkan rekomendasi untuk melibatkan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua sehingga harapan kami, gereja tidak lagi menjadi penonton saja," kata dia.

Sementara itu, Ketua PGGP Papua Barat Pdt Shirley F.A Parinussa S. Th mengatakan, momentum konferensi dan seminar ini merupakan komitmen baru dari semua pimpinan gereja di tanah Papua. Meski dua provinsi, menurutnya, perjuangan yang dilakukan tidak dibagi-bagi.

"Jadi seluruh pimpinan gereja dari 58 didominasi gereja yang ada di Papua, kita mau satukan persepsi, satukan langkah, untuk terus mengawal pembangunan di tanah Papua secara keseluruhan. Dengan begitu, tidak ada lagi penderitaan dan tangisan serta penindasan menghilangkan hak-hak orang Papua secara ekonomi, sosial, dan pendidikan atau apapun juga itu, harus dihentikan," tegasnya.

Dia kembali menegaskan, gereja di Papua harus diberi kesempatan untuk mengawal serta pendamping pemerintah dalam pembangunan di Papua. "Karena gereja merupakan peletak dasar untuk pembangunan Papua yang bermartabat, dan menghasilkan SDM yang luar biasa," pungkasnya.