Lokakarya Membangun Paradigma Inklusif Akan Wujudkan Perdamaian dan Kesejahteraan Masyarakat

Sementara itu, Pdt. MPA Mauri berharap para peserta lokakarya MPI dapat aktif memberikan pemikiran guna memperkuat hasil Konferensi HPI yang telah dicapai sebelumnya sehingga dapat berdampak nyata.

Sesi pengenalan konsep inklusivitas dalam Lokakarya tersebut diberikan oleh  Esther Silalahi (Konsultan PGLII, fasilitator MPI) serta refleksi Alkitab diberikan oleh Pdt. Dr. Anil Dawan (Manajer Faith and Development WVI) dengan penekanan agar gereja sebagai representasi Yesus Kristus harus membawa dampak positif bagi masyarakat yang bersifat majemuk.

Baca Juga: Bersikukuh Ibu Kota Provinsi Papua Tengah Nabire, Bupati Paniai: Mayoritas Kepala Daerah Setuju!

“Sejalan dengan itu, para pemimpin gereja harus berpikir dan bertindak inklusif sehingga dapat menjembatani perbedaan antar kelompok, serta berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua”, ujar Pdt. Dr. Anil Dawan.

Sementara itu, peserta lokakarya juga diberikan Pembekalan metode analisa “Pohon Masalah” sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi sebab-akibat dari berbagai permasalahan di Papua yang sebelumnya telah dibahas dalam Konferensi HPI.

Para fasilitator pelatihan mengarahkan para peserta untuk fokus pada masalah-masalah prioritas yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari, serta realistis untuk ditangani sesuai dengan kapasitas gereja.

Melalui proses diskusi kelompok, para peserta berhasil menentukan 3 masalah yang dipandang paling mendesak / prioritas tertinggi saat ini, yaitu Bidang Pendidikan seperti kurangnya integrasi antara Sekolah Minggu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Gereja-Gereja; Bidang Ekonomi : Potensi Perekonomian Orang Asli Papua (OAP) yang belum Maksimal; Serta Bidang Sosial : terkait 65.000 pengungsi di Papua.

Baca Juga: Pemimpin Gereja Murka Tahu Israel Terus Merampas Tanah di Yerusalem

Sedangkan, pada hari ke-2 dan ke-3 dijadwalkan akan diisi dengan pembekalan metode analisa lanjutan, khususnya terkait merancang program / aktivitas gereja melalui kolaborasi dengan kelompok lain dan pemerintah dalam rangka menjawab isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi.