Alasan yang Dicari-cari Tunda Pemilu: Ngomong Pemulihan Ekonomi, Tapi Bu Sri Bilang Ekonomi Tumbuh

Pengamat politik Tony Rosyid menilai ada upaya sistematis dan seperti telah diskenario langkah untuk memperpanjang masa jabatan Presiden serta menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal itu dikatakan Tony menanggapi tiga ketua umum pendukung pemerintah, yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Menurutnya, ada pihak-pihak yang bekerja keras untuk menunda Pilpres dan pileg. Soal alasan, lagi dicari-cari yang kira-kira masuk akal dan bisa diterima publik.

"Semula alasannya karena pandemi yang gak mereda. Setelah mereda, pakai alasan lain yaitu ekonomi masih terpuruk akibat pandemi. Usul pengusaha-lah. Keinginan UMKM-lah. Nah bukankah Menkeu Sri Mulyani optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kedepan sangat menggembirakan? Berarti sekenarionya gak kompak," kata Tony.

"Kalau alasan ini gak nendang, entar pakai alasan lain lagi bahwa KPU belum siap, karena waktunya yang terlalu mepet. Semoga alasan ini tidak keluar," tambahnya.

Jadi, wacana, tepatnya kepentingan untuk menunda pilpres dan pileg lebih dulu lahir, lalu dicari alasannya yang "kira-kira cocok".

"Dilihat dari manuver dan tokoh yang berperan di panggung, terbaca oleh publik adanya skenario sistemik yang sedang dimainkan untuk memaksa pilpres dan pileg diundur," tambahnya.

Tony memprediksi kalau Pilpres dan pileg diundur, pilkada juga akan ikut mundur. Kalau jadwal semula pilkada mundur 1-2 tahun, maka tertundanya pilpres dan pileg akan memperlama penundaan pilkada. Bisa 3-5 tahun.

"Anda bisa bayangkan jika PJ (pejabat sementara kepala daerah) menjabat selama 3-5 tahun. Lebih dari setengah atau bahkan full satu periode tanpa proses pemilihan dalam pemilu. Betapa ini menunjukkan kekacauan dalam sistem demokrasi kita," tambahnya.

Lalu siapa yang diuntungkan dengan dimundurkannya pemilu ini?

"Tentu DPR, DPRD dan DPD akan nemu durian runtuh. Orang-orang di lingkaran kekuasaan akan girang bukan kepalang," tambahnya.

Jika ini dipaksakan, maka pertama, sejarah akan mencatat ini sebagai preseden buruk bagi demokrasi. Orang-orang yang terlibat dalam kebijakan ini besar kemungkinan kelak akan dikenang sebagai tokoh-tokoh yang dianggap penghianat reformasi dan dikutuk sepanjang sejarah bangsa ini

"Apalagi jika diundurnya pemilu mengakibatkan instabilitas politik, maka akan semakin hitam catatan sejarah bangsa ini dengan semua tokoh yang terlibat," tegasnya.