Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kementerian PUPR Bangun 2 Proyek SPAM Skema KPBU untuk Tambah Pasokan Air Bersih di Jakarta

Kementerian PUPR Bangun 2 Proyek SPAM Skema KPBU untuk Tambah Pasokan Air Bersih di Jakarta Kredit Foto: Kementerian PUPR
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui peningkatan jaringan layanan air bersih perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Saat ini sedang disiapkan dua proyek pembangunan SPAM dengan skema Kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pasokan air bersih di Jakarta. 

Dua SPAM tersebut yakni SPAM Regional Jatiluhur I (SPAM Jatiluhur) memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur, di Provinsi Jawa Barat melalui Saluran Tarum Barat, dan SPAM Regional Karian-Serpong, memanfaatkan air baku dari Bendungan Karian di Provinsi Banten. 

Baca Juga: Hampir Selesai, Menteri PUPR Targetkan Dua Proyek Bendungan di Sulawesi Utara Bakal Rampung 2022

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan SPAM Regional Jatiluhur I akan menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter/detik, yang akan didistribusikan kepada sekitar 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.  

Sedangkan untuk pembangunan SPAM Regional Karian-Serpong, dikatakan Menteri Basuki merupakan salah satu proyek terintegrasi pengelolaan sumber daya air, yaitu pembangunan Bendungan Karian, Saluran Air Baku Karian-Serpong (Karian-Serpong Conveyance System) , dan SPAM Regional.  

“Ini sumbangan yang tidak sedikit untuk melayani air bersih dan menjamin kualitas air yang lebih baik. Kementerian PUPR sudah melakukan beberapa pembangunan di bidang air minum melalui KPBU misalnya SPAM Umbulan, Semarang Barat, dan Bandar Lampung. Dengan KPBU ini banyak sekali yang mengawasi, sehingga tata kelolanya diharapkan lebih baik. Ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak terus-terusan dibiayai dengan APBN,” tutur Menteri Basuki.  

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Fajria Anindya Utami

Bagikan Artikel: