LPG Naik Imbas Perang Rusia-Ukraina, PKS Langsung Layangkan Keberatan

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah serius mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, kedelai, daging sapi, gula, secara serentak sangat memberatkan masyarakat. Belum lagi kenaikan harga BBM serta harga LPG nonsubsidi.

"PKS menolak kebijakan Pemerintah yang memberatkan masyarakat tersebut. Pandemi Covid-19 ini kan belum pulih. Omicron masih tinggi dan ekonomi masyarakat masih tertatih-tatih. Kenaikan harga barang-barang tersebut tentu memberatkan masyarakat. Hal ini bahkan dapat memicu inflasi dan menggerus daya beli mereka," jelas Mulyanto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Baca Juga: Perang Rusia-Ukraina Picu Harga Migas Naik, PKS Desak Pemerintah Siapkan Solusi

"Gas LPG nonsubsidi baru naik tanggal 25 Desember 2021, masak 28 Februari 2022 sudah naik lagi. Sebelumnya, tanggal 12 Februari 2022 Pertamina sudah menaikkan harga untuk tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi," tandas Mulyanto.

Mulyanto mengingatkan di awal-awal pandemi, ketika harga migas dunia anjlok menuju titik terendah, Pemerintah tidak menurunkan harga BBM dan LPG tersebut dengan berbagai alasan. "Inikan kebijakan yang inkonsisten. Terkesan masyarakat menyubsidi BUMN, bukan sebaliknya," kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan PKS menolak kebijakan Pemerintah yang menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas energi. "Kalau kita diamkan saja, bukan tidak mungkin ini akan melebar pada kenaikan harga-harga produk lainnya. Kami khawatir, kalau besok-besok, Pemerintah juga akan menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi termasuk listrik PLN," jelas Mulyanto.

Karena itu, katanya, PKS mendesak Pemerintah mengembangkan berbagai opsi kebijakan yang inovatif, yang tidak memicu inflasi dan membebani rakyat. Ia mengatakan, defisit transaksi berjalan dari sektor migas seharusnya dapat dikompensasi dengan penerimaan dari ekspor komoditas energi lainnya seperti batu bara, gas alam, dan juga CPO.

Apalagi, ketika iklim investasi di bidang migas ini makin kondusif, yang mendorong peningkatan produksi komoditas energi RI, kalau kebijakan ini didorong, penerimaan negara dari sektor energi akan sangat mungkin untuk ditingkatkan.

Sebelumnya, Pemerintah mengaku bangga dengan prestasi kinerja penerimaan keuangan negara dari durian runtuh wind fall harga batu bara dunia yang melejit.